[Rilis Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar]: ICJR Minta Pemerintah dan DPR untuk Utamakan Pemulihan Korban

ICJR juga kembali mengingatkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya melalui pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT) sesuai perintah UU Terorisme yang sampai hari ini belum dibentuk. Selain itu, kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme harus bisa diberikan secara langsung tanpa

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Tingkat Kasasi untuk Kasus Jerinx: Mahkamah Agung Diharapkan Teliti

Rabu, 24 Maret 2021, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung atas Perkara Kasasi Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Dalam kasus Jerinx majelis kasasi perlu sangat teliti dan hati-hati dalam memutus, memperhaatikan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan

Read More

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

Read More

Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia

ICJR memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang memasukan RUU tentang revisi UU Narkotika ke dalam prolegnas prioritas. ICJR terus mengingatkan bahwa semangat revisi UU Narkotika harus dengan pendekatan kesehatan masyarakat dengan jaminan dekriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika. Sudah saatnya

Read More

Penangkapan Pemuda Yang Menyinggung Pejabat, Bukan Restorative Justice Jika Tujuannya Represi

Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pada Senin, 15 Maret 2021, Polresta Surakarta menangkap seorang warga Slawi berinisial AM, pemilik akun Instagram @arkham_87 karena mengunggah komentar bermuatan ujaran kebencian. Warga tersebut ditangkap karena menulis komentar pada unggahan akun @garudarevolution terkait permintaan Wali

Read More

[Alert] Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!

Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU

Read More

[Rilis Media Aliansi Nasional Reformasi KUHP] Pembahasan RKUHP Jangan Asal Cepat: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Berbasis Data dan Melibatkan Tidak Hanya Ahli Hukum Pidana

Pemerintah mengusulkan RKUHP untuk masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Juli atau Agustus 2021. Berbagai perwakilan pemerintah menyatakan RKUHP agar dapat disahkan tahun ini. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan RKUHP tidak dapat disahkan begitu saja, masih ada PR

Read More

Modul: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Pekerja

Kelompok pekerja/buruh harus beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Pekerjaanpekerjaan yang bisa dilakukan secara daring akan dilakukan dari rumah tanpa harus pergi ke kantor, protokol kesehatan harus diperhatikan oleh masing-masing pekerja baik di dalam lingkungan kerja maupun dalam transportasi umum. Namun

Read More

Modul: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Konsumen

Pada masa awal Pandemi Covid-19 lalu kita sama-sama dikagetkan dengan berita munculnya kenaikan harga masker sebagai suatu alat untuk mencegahan penyebaran virus Covid-19. Dalam situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia, kegiatan jual membeli untuk barang-barang tertentu muncul dalam jumlah yang cukup

Read More

Modul: Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19

Negara sebagai pemangku kewajiban, dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia harus bisa menghormati prinsip tanpa diskriminasi, bahkan dalam situasi-situasi khusus seperti dalam masa Pandemi Covid-19. ICJR menyusun modul ini dengan tujuan agar dapat memberikan kejelasan informasi hukum terkait hak-hak sipil warga

Read More