Kedutaan Besar Inggris Jakarta dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)Menggelar Webinar untuk Mempromosikan Platform Dokumen Hukum Online Terbaruuntuk Komunitas Marjinal

Webinar ini akan membahas program yang sedang berlangsung dengan tema “Memperkuat Akses Keadilan Melalui Teknologi”, berfokus pada peningkatan akses ke penyusunan dokumen hukum melalui platform online ter Platform ini menyediakan ruang untuk berbagi tantangan dan ide-ide untuk inovasi yang bermanfaat

Read More

ICJR Mempublikasi Dua Penelitian untuk Memperkuat Hak-Hak Fair Trial dalam Kasus Hukuman Mati dan Meluncurkan Database Hukuman Mati Indonesia (hukumanmati.id)

Pada 27 April 2022, ICJR menyelenggarakan webinar series “Penguatan Prinsip Fair Trial dalam Kasus Hukuman Mati” dalam rangka meluncurkan dua penelitian sebagai rekomendasi pengaturan jaminan hak-hak fair trial pada kasus pidana mati ke depan. Dalam webinar series ini, ICJR meluncurkan

Read More

Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP

Orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mendapat perhatian yang serius dari negara. Perlindungan hak-hak fair trial (hak atas peradilan yang adil) selama proses peradilan yang akhirnya menghantarkan mereka pada hukuman mati belum dijamin

Read More

Menimbang Nyawa: Buku Saku Pertimbangan-Pertimbangan Penting Pengadilan dalam Kasus Hukuman Mati

Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman jenis lainnya karena tidak ada kompensasi yang setimpal untuk mengganti rugi nyawa seseorang ketika ditemukan kesalahan dalam proses mengadilinya di kemudian hari. Oleh karena sifatnya yang irreversible tersebut, penyidik, penuntut umum, hingga hakim

Read More

Database Hukuman Mati Indonesia: Metodologi

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini patut didorong untuk mempermudah kerja- kerja advokasi untuk memperkuat penghormatan hak asasi manusia melalui pembaruan hukum pidana dan peradilan pidana, salah satunya dalam isu penerapan hukuman mati. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengumpulan data/informasi awal

Read More

Dalam Upaya Mendukung Jaksa Agung, ICJR Ingatkan Bahaya Kontraproduktif Wacana Pidana Mati dalam Kasus Minyak Goreng

Kejaksaan Agung kembali mewacanakan penuntutan pidana mati untuk kasus tipikor. Sebelumnya, sikap yang sama dari pihak Pemerintah maupun aktor penegak hukum lainnya juga sempat dinyatakan untuk kasus korupsi dana bansos yang dilakukan saat pandemi. Kali ini, wacana pidana mati akan

Read More

Penjebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian yang Terlibat Penjebakan dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana

Penjebakan Narkotika oleh Aparat Kepolisian kembali terjadi. ICJR dan LeIP meminta Kapolri agar mengusut tuntas peristiwa ini dan melakukan proses pidana apabila aparat kepolisian terbukti melakukan penjebakan. Teknik penjebakan adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dari kewenangan pembelian terselubung dan

Read More

Sidang Paripurna DPR RI 12 April 2022 Mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Apa Pentingnya UU ini?

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022 mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah sebelumnya RUU ini disahkan oleh Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama Rabu, 6 April 2022.  Pengesahan

Read More

Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan

Read More

Pasca RUU TPKS: Penguatan dalam Aturan Lain, Sumber Daya dan Kapasitas Institusi Pelaksana Juga Perlu Diperhatikan

Rabu, 6 April 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS DPR telah menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU TPKS, 8 dari 9 fraksi partai di DPR RI menyetujui RUU TPKS, dengan demikian RUU TPKS menyisakan pembahasan tingkat II dalam sidang

Read More
Verified by MonsterInsights