Special Project
Back to homepageRUU Larangan Minuman Beralkohol
Pada 10 November 2020 dilakukan Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Wakil Ketua Baleg menyampaikan telah menerima surat yang ditandatangani oleh 21 orang pengusul dari tiga fraksi, yaitu Fraksi PPP, Fraksi
Read MorePermohonan Hak Uji Materiil Pasal 52 Ayat (1) Huruf I dan J Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Hak atas kesehatan, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Hak ini seharusnya dapat diperoleh oleh setiap warga negara, dan disediakan oleh negara tanpa adanya diskriminasi: semua orang memiliki hak yang sama. Oleh negara, salah satu aspek pemenuhan hak atas kesehatan, hak
Read MoreAnak Korban Perkosaan diputus Lepas : ICJR Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Ketika Putusan Pengadilan Tinggi Jambi menggunakan alasan daya paksa, terlihat bahwa Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam putih, melainkan ada ketelitian dalam melihat kondisi korban. Hal ini sesuai dengan Amicus Curiae yang telah dikirimkan ICJR yang mencatat
Read MoreYLBHI, ICJR dan LBH MASYARAKAT Gugat Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI yang belum terjemahkan KUHP secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pemerintah, artinya hingga saat ini KUHP yang sah masih berbahasa Belanda. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Read MoreBelum juga menetapkan terjemahan Resmi KUHP/Wetboek van Strafrecht (WvS), YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat Somasi Presiden RI karena Tidak Melaksanakan Perintah UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan Wetboek van Strafrecht yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang berlaku hanya memiliki terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana seperti WvS terjemahan Mulyatno, Andi
Read MoreICJR Condemns the Police’s Arbitrary Actions against Transgender People in Aceh
The Arbitrary Actions of the Law Enforcement Officials in Aceh: The National Chief of Police must immediately investigate the North Aceh District Chief of Police and the Aceh Regional Chief of Police for failing to carry out their duties. On
Read MoreICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh
Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan
Read MoreMahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP
Dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan
Read MoreRevisi UU Narkotika Harus Jamin Pendekatan Kesehatan dan Perlindungan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika
Problem kriminalisasi adalah salah satu dari sekian banyak masalah dalam UU Narkotika. UU Narkotika juga menyimpan masalah dalam banyak aspek. Pengaturan yang buruk ini pada akhirnya akan merugikan para pengguna dan pecandu narkotika yang coba diselamatkan oleh Negara, sebagaimana instruksi
Read MoreTolak Remisi untuk Koruptor
Siaran Pers bersama ICJR, ICW, PBHI Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan pengujian UU yang melonggarkan syarat pemberian remisi napi Korupsi Sejumlah terpidana kasus korupsi sedang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pengujian Pasal 14 ayat (1) UU
Read More