ICJR Dukung Langkah MA Terkait Sumpah Advokat dan Dorong DPR Segera Bahas UU Advokat yang Baru

ICJR memandang perubahan dan pembaruan UU Advokat (multi bar) semakin diperlukan mengingat sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar)

Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mahkamah Agung merespon perpecahan yang terjadi di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Surat tersebut memuat ketentuan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.

Alasan perpecahan bukan satu-satunya dasar MA mengeluarkan ketentuan ini, ketersediaan dan persebaran Advokat yang selama ini menjadi salah satu soal yang tak terpecahkan menjadi salah satu landasan ketentuan tersebut. MA juga mempertimbangkan bahwa di beberapa daerah, akses terhadap advokat sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.

Institute for Criminal Juctice Reform (ICJR) mendukung dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Ketua MA tersebut,  mengingat perpecahan dan masalah yang berada di tubuh Peradi saat ini masih  dicari solusinya.

Menurut ICJR  kepentingan para calon Advokat yang telah melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat dirugikan akibat perpecahan tersebut. Terfragmentasinya Peradi akan membawa konsekuensi serius terhadap para Sarjana Hukum yang akan menjadi advokat di masa depan, selain juga berdampak pada pencari keadilan sebagaimana dipertimbangkan oleh MA.

Untuk itu, ICJR  mendesak agar DPR dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Advokat yang baru. ICJR memandang perubahan dan pembaharuan pengaturan untuk Advokat semakin diperlukan mengingat realitasnya sulit untuk membentuk organisasi advokat yang tunggal (single bar).



Related Articles

Pengungkap Demi Kepentingan Publik Harus Dilindungi

Indonesia telah melakukan eksekusi terpidana mati untuk ketiga kalinya pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, keputusan Presiden ini kemudian menuai

ICJR Mempertingati Hari AIDS Sedunia 2020: Penanggulangan HIV Bertumpu pada Penghapusan Kebijakan Diskriminatif

Untuk menjamin efektifnya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia yang paling utama yang harus dilakukan adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi populasi

Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang Sewenang-wenang

ICJR mencermati bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diterapkan secara tepat dalam kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Ahmad