DC yang merupakan seorang artis diperiksa kepolisian setelah melakukan aksi protes perpanjangan PPKM sambil menggunakan bikini. Aksi protes berbikini itu dilakukan di pinggir jalan di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 4 Agustus 2021.
Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan DC diamankan usai menjalankan aksi protesnya pada Rabu malam, yang memprotes perpanjangan PPKM dengan berpakaian bikini. Pemberitaan yang beredar DC dan Adiknya diamankan karena dugaan melanggar UU Pornografi dan UU ITE.
Atas hal ini, ICJR menyampaikan kritik pada tindakan Kepolisian tersebut:
Pertama, pengamanan terhadap DC dan Adiknya adalah bentuk perampasan kemederkaaan yang sewenang-wenang. Belum diketahui jelas status DC dan Adiknya, tidak ada penetapan tersangka terhadap DC maupun Adiknya, namun kemederkaan DC dan Adiknya sudah dirampas dengan pernyataan kepolisian yang melakukan “pengamanan”. Dalam hukum acara pidana dalam KUHAP tidak dikenal mekanisme pengamanan tersebut. Pengekangan kemerdekaan yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP adalah penangkapan, itu pun hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, pun harus didahului dengan perintah penangkapan. Pengamanan dengan ketidakjelasan status adalah bentuk perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang.
Kedua, penjeratan DC dengan UU Pornografi berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi. Dalam UU Pornografi yang dilarang UU Pornografi adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Definisi ketelanjangan tersebut harus secara eksplisit menunjukkan alat kelamin. Dalam hal ini, tidak ada alat kelamin yang dipertunjukkan oleh DC.
Apabila menggunakan bikini termasuk dalam defenisi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, maka hal ini dapat berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi, karena berakibat semua unggahan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan tampilan berbikini dapat dijerat dengan UU Pornografi dan UU ITE. Kondisi ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan kelebihan beban pemidanaan atau overkriminalisasi.
Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh DC harus dilihat sebagai bentuk protes dan dilakukan di tempat umum untuk mendapatkan perhatian publik, bukan untuk menampilkan ketelanjangan atau pornografi
Atas hal tersebut ICJR menyerukan Kepolisian untuk lebih berfokus pada kasus-kasus yang lebih penting, terutama dalam kondisi pandemi dimana masyarakat membutuhkan pengertian dari pemerintah, bukan pemidanaan semata. ICJR juga menyerukan agar proses hukum terhadap DC dihentikan dan tidak dilanjutkan pada proses lebih tinggi karena berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi.
Jakarta, 5 Agustus 2021
ICJR
