Breaking News

  • No posts where found

RKUHP Mengancam Lapas

Proses pembaruan hukum pidana yang berorientasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil adalah suatu hal yang harus didukung dan ICJR, Rumah Cemara, serta Aliansi Nasional Reformasi KUHP berkomitmen untuk mendukung proses pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hadir dengan semangat memperbarui hukum pidana di Indonesia yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Digadang-gadang sebagai produk hukum revolusioner, sayangan rumusan RKUHP tidak sepenuhnya menggambarkan jargon tersebut.

Perumusan RKUHP dilakukan tanpa secara komprehensif melihat beban yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas seolah tak bisa bersuara dalam proses pembaruan ini. RKUHP masih memuat pasal-pasal yang membebankan Lapas untuk menjalankan pembinaannya. Salah satunya pasal tentang kriminalisasi kepemilikan dan penguasaan narkotika. Saat ini, justru pengguna narkotika yang mendominasi jumlah penghuni Rutan/Lapas. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) telah berkali-kali menyerukan penghentian kriminalisasi bagi pengguna narkotika.

Sayangnya hal ini mungkin belum didengar perumus RKUHP. RKUHP masih meneruskan kriminalisasi kepemilkan dan pengguasaan dengan pasal karet. Tak hanya itu, RKUHP juga memperkenalkan kriminalisasi beberapa perbuatan yang berkaitkan dengan perilaku beresiko transmisi HIV, beberapa diantara menyertakan ancaman pidana penjara yang berdampak langsung terhadap Lapas sebagai tempat warga binaan pemasyarakatan yang merupakan populasi kunci HIV.

Tulisan ini hadir sebagai masukkan kepada Pemerintah dan DPR yang saat ini masih membahas RKUHP untuk sekali lagi melihat dan menyertakan pertimbangan lain daripada pendekatan punitif, untuk melihat Lapas, sebagai pihak yang akan menjadi korban. Dan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi Lapas adalah Penanggulangan HIV. Tanpa kebijakan RKUHP yang mendukung upaya tersebut, Lapas lagi-lagi akan menjadi korban.

Selamat Membaca dan berjuang untuk reformasi hukum Indonesia!

Hormat Kami,
Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Rumah Cemara dan ICJR

Hasil penelitian dapat diunduh di sini.



Related Articles

Joint Report on Issues Relating to the Qanun Jinayat of Aceh

The report is also part of follow-up agreement in workshopon Qanun Jinayat held by SP on October 6th2016 along with

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu

Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Adanya kerangka hukum mengenai KBGO merupakan prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan bagi korban KBGO. Sementara itu, kerangka hukum

Verified by MonsterInsights