Tag "HAM"

Back to homepage

Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Singgung Penuntasan HAM Berat Masa Lalu Saat Debat Capres, Belum Ada Langkah Konkret Dari Para Calon Presiden

Satu-satunya pertanyaan yang muncul ketika membahas tentang pelanggaran HAM berat masa lalu dari debat perdana calon presiden, 12 Desember 2023, muncul dari pertanyaan Capres 3 kepada Capres 2 terkait penyelesaian 12 kasus HAM berat masa lalu.  “Pada 2009, DPR sudah

Read More

Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Debat Capres Tak Konkret Beri Perhatian pada Demokrasi serta Isu Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Salah satu isu yang sempat disinggung dalam Debat Capres perdana adalah mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat. Topik ini muncul sekilas dalam argumentasi Capres 1  ketika menanggapi pertanyaan panelis tentang penanganan disinformasi dan menjaga toleransi umat beragama. Capres 1 menyebutkan bahwa

Read More

Menimbang Nyawa: Buku Saku Pertimbangan-Pertimbangan Penting Pengadilan dalam Kasus Hukuman Mati

Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman jenis lainnya karena tidak ada kompensasi yang setimpal untuk mengganti rugi nyawa seseorang ketika ditemukan kesalahan dalam proses mengadilinya di kemudian hari. Oleh karena sifatnya yang irreversible tersebut, penyidik, penuntut umum, hingga hakim

Read More

RILIS PERS KOALISI SERIUS REVISI UU ITE TERKAIT KASUS WADAS

Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE

Read More

Pastikan Adanya Jaminan Perlindungan bagi Pembela HAM, ICJR Desak Polisi Buka Penyidikan Pidana untuk Kasus Teror terhadap Veronica Koman

Serangan terhadap pembela HAM terus bermunculan, kali ini menimpa advokat dan pegiat HAM untuk isu-isu pelanggaran HAM di Papua, Veronica Koman. Aksi teror bertubi-tubi pada beberapa waktu terakhir tidak hanya menimbulkan trauma dan suasana ketakutan bagi anggota keluarganya namun juga

Read More

Sistem Kesehatan Perlu Merespons Kebaruan Pengaturan Aborsi Aman dalam Rancangan KUHP

Salah satu isu yang masuk dalam isu krusial Rancangan KUHP (RKUHP) adalah mengenai kriminalisasi aborsi. Pada 12 diskusi publik sosialisasi RKUHP di berbagai wilayah, Pemerintah memaparkan akan ada perubahan pengaturan mengenai kriminalisasi aborsi, yang tertera dalam Pasal 469 ayat (4)

Read More

Kebijakan Narkotika Jadi Biang Kerok Masalah Lapas, Ada 4 Hal yang Bisa Langsung Dilakukan oleh Presiden Melalui Menteri Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan HAM menyebut bahwa UU Narkotika menjadi biang kerok overcrowding dalam rutan dan lapas di Indonesia. ICJR sepakat dengan hal ini bahwa kebijakan narkotika yang memuat banyak pasal karet untuk memenjarakan pengguna narkotika menjadi penyebab utama overcrowding. Namun

Read More

Kebakaran (Lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan

Rabu, 8 September 2021, kita semua dikejutkan dengan kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 (empat puluh satu) orang. Peristiwa terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang bukanlah kejadian baru di Indonesia. Berdasarkan pemantauan ICJR, IJRS, dan LeIP,

Read More

Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia

Pada 2020 lalu ICJR menerbitkan penelitian terkait penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia berjudul Buku Kerja: Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik. Penelitian tersebut bebentuk panduan lapangan untuk organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam menangani masalah TPPO. Dalam

Read More

Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas

Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi

Read More
Verified by MonsterInsights