Tag "KUHAP"
Back to homepageTindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana
Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan
Read MorePeraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan
UNDANG UNDANG UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (unduh disini) PERATURAN PEMERINTAH PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Read MoreLembaga Perlindungan Saksi di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal
Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebuah Pemetaan Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007) Penerbitan position paper ini dimaksudkan untuk mencermati berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam
Read MorePraktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia
Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia, sebuah Kajian Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007) Tujuan utama penerbitan seri position paper mengenai perlindungan saksi dan koban adalah memberikan informasi
Read MorePemberian Bantuan dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban
Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebuah Observasi Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Maret 2007) Seri Position Paper iniditerbitkan untuk mengkritisi kelemahan-kelemahan yang mendasar
Read MoreNasakah Akademis dan RPP Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan Korban
Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban (diterbitkan ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Desember 2007) Pemberian Bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam
Read MoreNaskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan KorbanUsul Inisiatif Masyarakat (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Desember 2007) Naskah Akademis dan RPP mengenai Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan
Read MoreCetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (diterbitkan oleh : Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Kedutaan Besar Australia, dan Institute for Criminal Justice Reform/ ICJR, Oktober 2008) (unduh disini) Penyusunan cetak biru pelaksanaan sistem
Read MorePokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru LPSK
Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban – Usul Inisiatif Masyarakat (diterbitkan oleh ICW bersama ICJR dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2008) Buku ini berisi rumusan pokok-pokok pikiran masyarakat sipil untuk pengembangan kelembagaan LPSK yang ideal dan sesuai
Read More