Tag "pemasyarakatan"
Back to homepage
Lapas Suka Miskin vs Narapidana Miskin
“Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik. Kondisi ini menimbulkan praktik diskriminatif bagi penghuni Lapas yang miskin, sebab seluruh fasilitas baik hanya akan mampu dipenuhi oleh penghuni lapas kaya.” Pada 2012, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Read More
Pengguna dan Pecandu Di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS
“Angka kematian tinggi yang digadang-gadang BNN dan Persiden Joko Widodo selama ini bisa jadi tepat, sebab pengguna dan pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi dengan pendekatan kesehatan justru di lempar ke Penjara” Pada Kamis, 2 Februari 2016, Kepala BNN Komisaris Jenderal
Read More
Kebijakan Revisi PP 99 Tahun 2012 Tidak Menyentuh Akar Masalah
Saat ini Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang berupaya melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat
Read More
Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Rencana Remisi Korupsi & Remisi Pengguna Narkotika Dalam RPP Hak Warga Binaan
Kebijakan politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan (Dasar Putusan MA tentang Uji Materil PP 99 Tahun 2012) Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan
Read More
Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada 12 Juli 2013menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
Read More
Bom Waktu Kondisi Penjara Indonesia: Lapas & Rutan di Indonesia, Sudah Sampai Taraf yang Mengkhawatirkan
Kerusuhan di lapas Malabero di bengkulu pada Jumat, 25 Maret 2016 kemarin merupakan kerusuhan berseri di Lapas Indonesia. Sebelumnya kerusuhan Lapas juga terjadi di Lapas Kerobokan, Denpasardi akhir tahun 2015. Institute Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin atas terjadi kasus berulang yang selalu dialami
Read More
ICJR: Masih Bebasnya Labora, Kinerja Aparat Penegak Hukum Memprihatinkan
Sungguh aneh bahwa sampai dengan saat ini Labora masih bebas. Walaupun telah menjadi terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian
Read More
Kasus Keluarnya Labora Sitorus dari Lapas klas II Sorong, Bukti Lemahnya Penegakkan Hukum di Indonesia
Sampai saat ini Labora Sitorus, terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian Uang, masih belum dapat dieksekusi. Ada beberapa alasan
Read More
ICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah Pemberian Remisi Bagi Para Koruptor
Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanbagi Kepala Kantor
Read MorePemerintah Didesak Revisi Mekanisme Penahanan Penjahat
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah untuk merevisi mekanisme penahanan tersangka, terdakwa, dan terpidana, terlebih pada fase penyidikan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan kelebihan kapasitas di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Revisi mekanisme penahanan dinilai lebih efektif dari
Read More