Tag "penangkapan dan penahanan"

Back to homepage

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,

Read More

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan. Pernyataan itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam diskusi bertema ‘Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’ di Jakarta pada Selasa

Read More

Putusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan

Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata

Read More

Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern

Read More

ICJR Kritik Tafsir MK tentang Kata ‘Segera’

Institute for Criminal Justice Reform(ICJR) mengkritik keras Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pasal 18 ayat

Read More

Cara MK Menafsir Makna Pasal 18 KUHAP Dikritik ICJR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan ICJR pada siaran pers di Jakarta pada Jum’at (31/1).

Read More

Konsep HPP di RKUHAP Lebih Baik Dari Praperadilan di KUHAP Saat Ini

ICJR melanjutkan kampanye pembaharuan peradilan pidana di Indonesia dengan mengadakan Diskusi Publik bekerja sama dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad)  dengan tema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan KUHAP : Praperadilan

Read More

Praperadilan : barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!

“Praperadilan adalah barang usang yang harus ditinggalkan, apapun taruhannya!” adalah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Anggara, Ketua Badan Pengurus ICJR, dihadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Bandung, dalam sebuah acara Diskusi Publik bertema “Reformasi hukum acara dengan pembaharuan

Read More

Kapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan

Siaran Pers Bersama ELSAM dan ICJR: Kapolri Harus Menindak Pelaku Penyiksaan di Polres Pamekasan Kapolri harus mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penyiksaan tersangka yang dilakukan anggota Polres Pamekasan, Jawa Timur. Kapolri juga harus mengubah pendekatan dalam menangani perkara-perkara kriminalitas.

Read More

ICJR dan IMDLN menentang Penahanan atas Benny Handoko

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network menentang keras penahanan atas Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan. ICJR menilai bahwa penahanan atas Benny Handoko oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi syarat – syarat penahanan

Read More