Tag "penghinaan"

Back to homepage

Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya dirancang untuk mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik disahkan di tahun 2008 dengan mengatur kejahatan-kejahatan di ruang siber (cybercrimes) utamanya terkait dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga

Read More

PR Besar Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Melindungi Demokrasi

Pada hari ini beberapa tokoh, baik dari kalangan profesional maupun partai politik, terlihat menghadiri undangan presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini seakan menjadi sinyal siapa saja wajah yang akan menduduki pos kementerian di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

Read More

Pasal Karet Contempt of Court dalam RKUHP : Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi

Terlepas dari niatan Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RKUHP dalam hitungan minggu, ICJR memandang bahwa draft RKUHP versi terakhir yakni 28 Agustus 2019 masih sangat bermasalah. Salah satu contohnya adalah terkait dengan adanya indikasi pasal karet yang timbul dari pengaturan

Read More

ICJR Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Untuk Revisi UU ITE

ICJR menunggu langkah konkret pemerintah atas komitmennya untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Namun, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah terkait beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rencana revisi tersebut, yaitu antara lain pasal-pasal yang multifasir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, penyelarasan

Read More

Refleksi Perjuangan Panjang Keadilan untuk Baiq Nuril: 3 Masalah Penting yang Harus dibenahi Pemerintah dan DPR

MaPPI FHUI dan ICJR mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo, namun perlu ditegaskan, proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana,

Read More

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Sawin, Sukma dan Nanto di pengadilan Negeri Indramayu (Nomor Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Kasus Sawin, Sukma dan Nanto yang dituduh melakukan tindakan menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara cukup menyita perhatian. Terlebih mereka merupakan warga Negara yang memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Read More

Vonis 18 Bulan Penjara untuk Meiliana: Satu Lagi Preseden Buruk Pasal Penistaan Agama dan Rumusan RKUHP Justru Memperburuk

ICJR mencatat bahwa rumusan pasal yang karet tentang penistaan agama di Indonesia pada implementasinya menyerang kelompok minoritas, pasal tersebut harus dicabut.  Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun)

Read More

ICJR : Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho

ICJR menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Selain secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, Polisi juga nampaknya tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa untuk kasus-kasus seperti ini. Kasus yang menjerat Komika Muhadkli

Read More

ICJR : Kasus Kaesang Pangarep Tak Perlu Dilanjutkan

Memproses kasus seperti ini akan memberikan anggapan bahwa seluruh bentuk kritik dan ekspresi bisa dianggap sebagai ujaran kebencian dan perlu diproses hukum Kaesang Pangarep dilaporkan ke Polisi pada 2 Juli 2017 oleh seseorang yang menilai Kaesang mengunggah video yang berisi

Read More

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) berada dalam Buku II Bab II Pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di Bagian Kedua, norma penghinaan terhadap

Read More