Tag "Rancangan KUHP"
Back to homepage
Three-Strikes Law ala RKUHP Berpotensi Memperburuk Overcrowding di Indonesia, ICJR Desak Pemerintah dan Pemerintah Tinjau Ulang Ketentuan Pengulangan Tindak Pidana di RKUHP
Ketentuan pemberatan bagi pengulangan tindak pidana di dalam RKUHP, yang tidak lagi menggunakan mekanisme pengelompokkan tindak pidana, berpotensi memperburuk masalah overcrowding di Indonesia. Padahal, RKUHP digadang-gadang oleh Tim Perumus sebagai salah satu solusi dari permasalahan overcrowding di Indonesia. Dalam draft
Read More
Isu Kesehatan dalam RKUHP Diabaikan, Program Pemerintah dan Komitmen Presiden Joko Widodo Terancam Gagal Direalisasikan
Pada 4 Juli 2018, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK terkait masalah tindak pidana korupsi di dalam RKUHP. Sayangnya, masalah terkait RKUHP tidak hanya isu tindak pidana korupsi, tapi juga isu Kesehatan yang seringkali luput dari perhatian
Read More
Freedom in Danger: The Current Development of Indonesian Bill of Penal Code
The Penal Code of the Republic of Indonesia is inherited from the Dutch East Indies and was applied in Indonesia as regulated in the Law No.1 year 1946 on Penal Code. In 1963, based on the resolution of National Law
Read More
ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati
Pemerintahan Presiden Joko Widodo merekomendasi mekanisme komuitasi hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur untuk terpidana mati apabila tidak ada eksekusi selama 10 tahun lewat RKUHP. Apabila serius dengan komitmen ini, Presiden harus segera putuskan komutasi hukuman bagi 43 terpidana
Read More
Anak membutuhkan Perlindungan Hukum dari Perkawinan Anak Bukan Ancaman Pidana
Situasi perkawinan anak di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Unicef, per 2017, Indonesia menduduki peringkat 7 perkawinan anak di dunia dan posisi ke-2 di Negara ASEAN berdasarkan data council of foreign Relation. Menurut Badan Pusat Statistik
Read More
Persoalan Penanganan Korupsi Masih Jadi Masalah, RKUHP Masih Harus Dibahas Terbuka
Pembahasan RKUHP masih berlanjut, salah satu isu paling menarik dan menuai sorotan publik adalah terkait isu masuknya tindak pidana korupsi dalam RKUHP. ICJR dan Mappi FH UI menganggap bahwa semangat pemberantasan korupsi harus dilihat secara komprehensif dan holistik. Persoalan itu
Read More
ICJR : Tidak Hanya KPK, Presiden Jokowi Harus Gelar Dialog Multi Pihak untuk Bahas Polemik RKUHP
Sebagai contoh, RKUHP melalui pasal 443 mengkriminalisasi perbuatan mempertunjukkan dan menawarkan alat pencegah kehamilan, perbuatan yang melalui Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978 tidak lagi dikenakan penuntutan ke muka sidang. Sampai saat ini, tim perumus belum sekalipun mengajak pihak
Read More
ICJR : Problem Kodifikasi RKUHP Adalah Masalah Serius!
ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah mengingatkan bahwa proyek kerancuan/persoalan ini tidak akan terjadi jika pemerintah memilih melakukan amandemen bertahap terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Sentimen anti kolonial yang begitu kuat menjadi penyebab utama kerancuan/persoalan ini Isu kodifikasi
Read More
Pemerintah dan DPR Belum Serius Membahas Alternatif Non-Pemenjaraan dalam RKUHP
RKUHP hasil pembahasan Pemerintah dan DPR hanya menyediakan 3 alternatif non pemenjaraan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan 20 alternatif non pemenjaraan Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RKUHP sebagai upaya mereformasi hukum pidana di Indonesia adalah mengenai
Read More
ICJR: Pengaturan Tentang Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Masih Kabur
Dengan mengadopsi hukum yang hidup dalam peraturan daerah, Indonesia akan punya 548 KUHP Lokal selain KUHP Nasional RKUHP yang telah dibahas oleh Pemerintah dan DPR sejak tahun 2015 direncanakan akan segera disahkan di Agustus 2018 mendatang. Hingga rapat terakhir pada
Read More