ICJR | sistem peradilan pidana

Tag "sistem peradilan pidana"

Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP

17/01/2022

Dalam KUHAP, saat ini belum termuat bahwa penahanan bersifat exceptional, artinya tidak wajib, tidak harus digunakan, hanya apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sayangnya ketika bicara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, maka penahanan seolah wajib, ketika

[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)] Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim Baru Relevan Ketika Hakim Terganggu, Bukan Berbasis Izin

21/12/2020

MA melalui Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, terdapat hal yang menjadi sorotan, yaitu pengaturan pada Pasal 4 ayat (6). Perma tersebut yang menyebutkan “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual

Hari Kejaksaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana

22/07/2020

Jaksa diharapkan dapat memimpin perkembangan arah perkara pidana sejak dari awal proses penyidikan mengingat perannya sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Dalam tataran kebijakan, ICJR mendorong agar kewenangan jaksa khususnya dalam seluruh tahapan proses sebelum persidangan dapat diperkuat salah

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

31/01/2020

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya

5 Catatan ICJR Terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020

06/12/2019

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati 247 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Dari 247 RUU tersebut, 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020. Dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024

22/09/2019

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga

Strategies to Reduce Overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts, and Solutions

18/03/2019

In the formation of law, the purpose of the State should be the main reference for lawmakers to think about. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia specifies four purposes of the State, i.e., to protect all the people

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana

21/01/2018

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak

Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan: Review Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

17/06/2015

Lima tahun sudah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku secara efektif. Idealnya, seluruh badan publik saat ini telah mengimplementasikan UU KIP dengan utuh sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari level kebijakan berupa peraturan

Memperingati 5 Tahun Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik: ODFI Minta Agar Lembaga – Lembaga Peradilan untuk Memastikan Keterbukaan Informasi

17/06/2015

Pada 30 April 2015 yang lalu, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kekurangan dalam keterbukaan informasi publik, persoalannya mengalir dari masalah perundang-undangan sampai dengan masalah implementasi. Salah satu yang menjadi

1 2 3

Tag "sistem peradilan pidana"

Loading, Please Wait!