Tag "sistem peradilan pidana"

Back to homepage

Hari Kejaksaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana

Jaksa diharapkan dapat memimpin perkembangan arah perkara pidana sejak dari awal proses penyidikan mengingat perannya sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Dalam tataran kebijakan, ICJR mendorong agar kewenangan jaksa khususnya dalam seluruh tahapan proses sebelum persidangan dapat diperkuat salah

Read More

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya

Read More

5 Catatan ICJR Terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati 247 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Dari 247 RUU tersebut, 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020. Dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut

Read More

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019 – 2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip – prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga

Read More

Strategies to Reduce Overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts, and Solutions

In the formation of law, the purpose of the State should be the main reference for lawmakers to think about. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia specifies four purposes of the State, i.e., to protect all the people

Read More

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak

Read More

Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan: Review Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lima tahun sudah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku secara efektif. Idealnya, seluruh badan publik saat ini telah mengimplementasikan UU KIP dengan utuh sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari level kebijakan berupa peraturan

Read More

Memperingati 5 Tahun Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik: ODFI Minta Agar Lembaga – Lembaga Peradilan untuk Memastikan Keterbukaan Informasi

Pada 30 April 2015 yang lalu, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kekurangan dalam keterbukaan informasi publik, persoalannya mengalir dari masalah perundang-undangan sampai dengan masalah implementasi. Salah satu yang menjadi

Read More

Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: “Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015”

Situasi Umum Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia Pada awal 2013, pemerintah akhirnya menyerahkan secara resmi dua rancangan undang – undang hukum pidana dan hukum acara pidana ke DPR. Kedua rancangan ini diharapkan akan mengubah wajah sistem peradilan pidana dan

Read More

Singgung Keistimewaan DPR, Pengamen Bersaksi di MK

Warga negara biasa langsung diproses hukum, sedangkan anggota DPR harus seizin MKD. Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggota MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang dimohonkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Sejarahwan JJ Rizal mempersoalkan Pasal

Read More