Tag "SKB Pedoman UU ITE"
Back to homepage
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik
Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE banyak mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah dan menjadi masalah pokok dari UU ITE. Permasalahan perumusan seperti delik pokok mengenai penghinaan yang diatur dengan berbagai jenis perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Read More
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian
Dalam implementasinya, Pasal Ujaran Kebencian di dalam UU ITE menyamakan badan hukum dengan suku, agama,dan ras yang jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Ketika Pasal Pencemaran Nama Baik di
Read More
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan
Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang
Read More
Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman
Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur
Read More![[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/08/megaphone-1468168_1920-349x218_c.png)
[Rilis ICJR menyikapi Pidato Kepresidenan 16 Agustus 2021] Pidato Presiden Jokowi Soal Kritik dan Demokrasi: Masih Belum Nyata dalam Kebijakan dan Implementasi
“Pidato Presiden berkebalikan dengan fakta masih banyaknya tindakan aparatur negara yang menciptakan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masih bermasalahnya implementasi UU ITE dan rencana Pemerintah untuk mengesahkan RKUHP yang berisi pasal-pasal pidana pembunuh Demokrasi.” Dalam
Read More![[Rilis DECRIM & ICJR] SKB UU ITE: Apa Kata Pemerintah, Ahli, Peneliti, dan Jurnalis?](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/DiskusiDECRIM-349x218_c.png)
[Rilis DECRIM & ICJR] SKB UU ITE: Apa Kata Pemerintah, Ahli, Peneliti, dan Jurnalis?
PRESS RELEASE DIPONEGORO CENTER FOR CRIMINAL LAW INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM SKB UU ITE: APA KATA PEMERINTAH, AHLI, PENELITI DAN JURNALIS? Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Read More