15 for Justice

Back to homepage

Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 hingga 2024 dalam lampiran Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dijelaskan salah satu tujuan pembangunan hukum adalah dengan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), melalui optimalisasi penggunaan

Read More

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!”

ICJR membuka lembaran baru tahun 2022 dengan menerbitkan laporan tahunan kasus hukuman mati yang berhasil dihimpun sepanjang 2021. Hingga saat ini, ICJR telah secara konsisten melaporkan perkembangan situasi penerapan hukuman mati selama 7 tahun terakhir sejak 2014 sebagai bagian dari

Read More

Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)

ICJR dan LeIP Luncurkan Terjemahan Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia: Pentingnya Risalah Pembahasan RUU dalam Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia ICJR dan LeIP pada 8 Desember 2021 secara resmi meluncurkan dokumen Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan

Read More

Yang Luput Dibahas – Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia memang sepertinya masih panjang. Namun, kita harus terus tak kenal lelah dalam menyerukan hapusnya hukuman yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Mengutip dari pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kemiskinan Ekstrim dan

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE banyak mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah dan menjadi masalah pokok dari UU ITE. Permasalahan perumusan seperti delik pokok mengenai penghinaan yang diatur dengan berbagai jenis perbuatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian

Dalam implementasinya, Pasal Ujaran Kebencian di dalam UU ITE menyamakan badan hukum dengan suku, agama,dan ras yang jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Ketika Pasal Pencemaran Nama Baik di

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan

Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang

Read More

Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman

Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur

Read More

[Rilis Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan] Penyitaan Buku Hikayat Pohon Ganja Bukti Buruknya Pemahaman Apgakum pada Ilmu Pengetahuan dan Hukum Acara Pidana

Musisi Anji ditangkap pada 16 Juni 2021 karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Selain menyita 30 gram ganja, dari kasus ini penyidik juga ikut menyita buku Hikayat Pohon Ganja sebagai brang bukti. Bukan hal baru, sebelumnya dalam kasus Jeff Smith pada

Read More

Addressing Gender Inequalities in the Criminal Justice System

ICJR bekerja sama dengan Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) dalam program Virtual Professional Practicum. Dalam program ini, Gabriella Morgan berhasil mengeluarkan sebuah laporan temuan-temuan perihal garis tengah antara kesetaraan gender dalam sistem peradilan pidana. Laporan ini bertujuan untuk

Read More