Tag "terorisme"
Back to homepageBom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar: ICJR Minta Pemerintah dan DPR untuk Utamakan Pemulihan Korban
ICJR juga kembali mengingatkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya melalui pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT) sesuai perintah UU Terorisme yang sampai hari ini belum dibentuk. Selain itu, kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme harus bisa diberikan secara langsung tanpa
Read More2 Peraturan Pelaksana UU Terorisme Belum Selesai, ICJR Ingatkan DPR dan Pemerintah Untuk Segera Menyelesaikannya!
Hampir 2 tahun sejak UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan, namun baru 1 buah peraturan pelaksana yang selesai disusun oleh Pemerintah. ICJR mengingatkan bahwa masih terdapat 2
Read MoreICJR: Sebagai Negara Hukum, Pemerintah Harus Punya Opsi Lain Soal WNI Simpatisan ISIS
Pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi, menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir. Dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban, baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di
Read MoreMendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme
Jumat, 25 Mei 2018 akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut sebagai
Read MoreICJR: Ancaman Pidana terhadap Golput adalah Fenomena Penal Populism
Menkopolhukam RI, Wiranto, pada 27 Maret 2019, berdasarkan berita yang dilansir situs berita online menyatakan bahwa perbuatan mengajak golput merupakan perbuatan yang dapat dijerat oleh ketentuan dalam UU Terorisme, UU ITE, atau KUHP. Pernyataan ini, menunjukkan semakin populernya fenomena penal
Read MoreICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir
Jika benar memang pembebasan ABB murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi
Read MoreLaporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera
Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain itu putusan pidana mati tersebut harus hadir dari peradilan dengan standar tinggi, adil dan imparsial. Dalam konteks Indonesia, perjuangan mengakhiri
Read MoreRUU Perubahan UU Terorisme Selesai dibahas: 2 Catatan ICJR terhadap Definisi Terorisme Yang Disepekati Pemerintah dan DPR
Rumusan Definisi Terorisme masih menjadi catatan serius Pada Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Pansus RUU Perubahan UU Terorisme mengakhiri pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dengan menandatangi naskah RUU Perubahan UU Terorisme yang disepakati oleh semua fraksi dalam
Read MoreICJR Meminta Pemerintah dan DPR tidak terburu – buru sahkan RUU Perubahan UU Terorisme
Dalam catatan ICJR, masih banyak persoalan – persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Perubahan UU Terorisme Pembahasan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Perubahan UU Terorisme)
Read MoreCatatan dan Rekomendasi ICJR Terhadap RUU Perubahan UU Terorisme
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, perdebatan tajam selalu terjadi antara upaya perlindungan hak asasi manusia dan upaya perlindungan keamanan nasional. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di masyarakat internasional Terorisme memiliki dampak yang besar, yang
Read More