Tag "terorisme"

Back to homepage

[Rilis Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar]: ICJR Minta Pemerintah dan DPR untuk Utamakan Pemulihan Korban

ICJR juga kembali mengingatkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya melalui pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT) sesuai perintah UU Terorisme yang sampai hari ini belum dibentuk. Selain itu, kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme harus bisa diberikan secara langsung tanpa

Read More

2 Peraturan Pelaksana UU Terorisme Belum Selesai, ICJR Ingatkan DPR dan Pemerintah Untuk Segera Menyelesaikannya!

Hampir 2 tahun sejak UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan, namun baru 1 buah peraturan pelaksana yang selesai disusun oleh Pemerintah. ICJR mengingatkan bahwa masih terdapat 2

Read More

ICJR: Sebagai Negara Hukum, Pemerintah Harus Punya Opsi Lain Soal WNI Simpatisan ISIS

Pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi, menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir. Dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban, baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di

Read More

Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme

Jumat, 25 Mei 2018 akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut sebagai

Read More

ICJR: Ancaman Pidana terhadap Golput adalah Fenomena Penal Populism

Menkopolhukam RI, Wiranto, pada 27 Maret 2019, berdasarkan berita yang dilansir situs berita online menyatakan bahwa perbuatan mengajak golput merupakan perbuatan yang dapat dijerat oleh ketentuan dalam UU Terorisme, UU ITE, atau KUHP. Pernyataan ini, menunjukkan semakin populernya fenomena penal

Read More

ICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir

Jika benar memang pembebasan ABB murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi

Read More

Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain itu putusan pidana mati tersebut harus hadir dari peradilan dengan standar tinggi, adil dan imparsial. Dalam konteks Indonesia, perjuangan mengakhiri

Read More

RUU Perubahan UU Terorisme Selesai dibahas: 2 Catatan ICJR terhadap Definisi Terorisme Yang Disepekati Pemerintah dan DPR

Rumusan Definisi Terorisme masih menjadi catatan serius Pada Kamis 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Pansus RUU Perubahan UU Terorisme mengakhiri pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dengan menandatangi naskah RUU Perubahan UU Terorisme yang disepakati oleh semua fraksi dalam

Read More

ICJR Meminta Pemerintah dan DPR tidak terburu – buru sahkan RUU Perubahan UU Terorisme

Dalam catatan ICJR, masih banyak persoalan – persoalan yang harus diselesaikan dalam RUU Perubahan UU Terorisme Pembahasan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Perubahan UU Terorisme)

Read More

Catatan dan Rekomendasi ICJR Terhadap RUU Perubahan UU Terorisme

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, perdebatan tajam selalu terjadi antara upaya perlindungan hak asasi manusia dan upaya perlindungan keamanan nasional. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di masyarakat internasional Terorisme memiliki dampak yang besar, yang

Read More