Studi atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta

Pada 2012, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meski baru diberlakukan pada 2014, beleid baru ini diklaim telah mengadopsi standar

Read More

ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas

WARTA KOTA, CIKINI – Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa dominasi pemidanaan berupa penjara bagi pengguna narkotika masih tercermin pada tidak jelasnya perumusan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Read More

Penanganan Narkotika Masih Didominasi Pendekatan Kriminal

WARTA KOTA, PALMERAH – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan khusus. Namun penanganannya masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan bukan pemulihan. “Salah satu penanganan

Read More

Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika

Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan

Read More

ICJR Kecam Penurunan Anggaran Kesehatan untuk Narapidana

Malam mini, Tempo.co (24/12/2013) menurunkan berita tentang pemangkasan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM RI yang berdampak pada penurunan anggaran kesehatan untuk Narapidana di Lembaga – Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan laporan tempo, pada tahun anggaran 2014 setiap lembaga pemasyarakatan hanya mendapat

Read More

ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan

Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,

Read More

Komentar atas Penangkapan dalam Rancangan KUHAP

Pada prinsipnya, segala bentuk tindakan atau upaya paksa yang mencabut atau membatasi kebebasan merupakan tindakan yang dilarang dalam konstruksi perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Namun dalam kondisi tertentu negara memiliki kemungkinan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam kerangka penegakan hukum. Atas

Read More

Komentar atas Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP

Pengaturan mengenai penyadapan telah menjad salah satu topik terhangat yang dibicarakan di kalangan komunitas hukum. Tak heran, karena penyadapan selain dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengungkap kejahatan namun pada saat yang sama juga dipandang sebagai invasi dari Negara terhadap

Read More

IMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Baru – baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang sebuah Peraturan Menteri untuk menangani situs – situs di Internet yang bermuatan negatif. Rancangan Peraturan Menteri ini telah dibahas oleh Kementerian Kominfo melalui rapat – rapat dengan berbagai pemangku kepentingan

Read More