Archive
Back to homepageStudi atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta
Pada 2012, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meski baru diberlakukan pada 2014, beleid baru ini diklaim telah mengadopsi standar
Read MoreICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas
WARTA KOTA, CIKINI – Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa dominasi pemidanaan berupa penjara bagi pengguna narkotika masih tercermin pada tidak jelasnya perumusan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Read MorePenanganan Narkotika Masih Didominasi Pendekatan Kriminal
WARTA KOTA, PALMERAH – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan khusus. Namun penanganannya masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan bukan pemulihan. “Salah satu penanganan
Read MorePotret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika
Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan
Read MoreICJR Kecam Penurunan Anggaran Kesehatan untuk Narapidana
Malam mini, Tempo.co (24/12/2013) menurunkan berita tentang pemangkasan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM RI yang berdampak pada penurunan anggaran kesehatan untuk Narapidana di Lembaga – Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan laporan tempo, pada tahun anggaran 2014 setiap lembaga pemasyarakatan hanya mendapat
Read More
ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan
Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,
Read MoreKomentar atas Penangkapan dalam Rancangan KUHAP
Pada prinsipnya, segala bentuk tindakan atau upaya paksa yang mencabut atau membatasi kebebasan merupakan tindakan yang dilarang dalam konstruksi perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Namun dalam kondisi tertentu negara memiliki kemungkinan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam kerangka penegakan hukum. Atas
Read MoreKomentar atas Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP
Pengaturan mengenai penyadapan telah menjad salah satu topik terhangat yang dibicarakan di kalangan komunitas hukum. Tak heran, karena penyadapan selain dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengungkap kejahatan namun pada saat yang sama juga dipandang sebagai invasi dari Negara terhadap
Read MoreIMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Baru – baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang sebuah Peraturan Menteri untuk menangani situs – situs di Internet yang bermuatan negatif. Rancangan Peraturan Menteri ini telah dibahas oleh Kementerian Kominfo melalui rapat – rapat dengan berbagai pemangku kepentingan
Read More