Archive
Back to homepage
Tidak Ada Dasar Jaksa Untuk Menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Untuk Menuntut Florence Sihombing
Hari ini, Florence Sihombing (Flo), dituntut melanggar Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE oleh Jaksa PN Yogyakarta. Jaksa meminta majelis Hakim PN Yogyakarta untuk menjatuhkan pidana 6 bulan penjara masa percobaan 12 bulan dengan denda
Read More
Rencana Pemberian Remisi bagi Koruptor tidak sesuai dengan Peraturan dan keputusan Mahkamah Agung
Institute Criminal Justice Reform (ICJR) mengritik tegas sikap Pemerintah saat ini yang sedang merencanakan pemberian Remisi bagi Koruptor. Pemberian remisi ini bertolak belakang dengan semangat dan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi. ICJR menyangka sikap Menteri Hukum dan
Read More
The Government of Indonesia Intentionally Sabotage Constitutional Court Ruling by Drafting the Government Regulation on Request for Case Review
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) strongly criticizes the policy of Jokowi Administration which is still attempting to initiate Government Regulation which restricts Request for Case Review to only one time. In ICJR views, the Draft of Government Regulation has
Read More
Article 27 of Draft Law on Electronic Information and Transaction is still Problematic, ICJR Urge the Government of Indonesia to Reevaluate
Currently the Government through the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Technology is preparing a Draft on Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction (ITE). The Draft Law
Read More
Indonesia Gagal Penuhi Janji Internasionalnya
Kami Koalisi NGO Anti-Hukuman Mati sangat menyesali atas pernyataan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa atas tanggapannya terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia pada saat diselenggarakannya “High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at
Read More
Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait
Read More
ICJR: Pasal 27 Dalam RUU ITE Masih Bermasalah, Pemerintah Harus Evaluasi Ulang
Saat ini Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan Rancangan tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU ini merupakan salah satu RUU Prirotas Prolegnas 2015, dan
Read More
ICJR Warns the Supreme Court to Revoke Circular Letter on Request for Case Review (Peninjauan Kembali)
On Thursday (5/3/2015) ICJR sent a Warning Letter to the Chief Justice of Indonesian Supreme Court to Revoke the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2014 on Submission of Request for Case Review in Criminal Case The Indonesian Constitutional
Read More
ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK
Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana MK melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang meguraikan permintaan
Read More
ICJR : Limpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, Langkah Prematur KPK
Putusan pelimpahan ini berbau kompromistis, efeknya juga terlalu besar, dari mulai pembatasan kewenangan KPK berdasarkan putusan Praperadilan sampai dengan bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi ke depan. KPK akhirnya melimpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan kasus
Read More