ICJR | 2015 April

Archive

Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung

30/04/2015

6 bulan pasca revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP No 44 Tahun 2008 harus segera diperbaiki Sejak Revisi Undang-Undang perlindungan Saksi dalam UU No 31 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober tahun 2014 lalu. Implementasi atas perlindungan korban

ICJR Nyatakan Keprihatinan Yang Mendalam Atas Eksekusi Mati 8 Terpidana Mati

29/04/2015

Penundaan eksekusi Mary Jane tunjukkan hukum Indonesia benar-benar bermasalah Hari ini 29 April 2015, Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi terhadap 8 terpidana mati kasus narkotika. Mereka yang telah dieksekusi mati adalah diekseksusi adalah Martin Anderson alias Belo, Zainal Abidin, Raheem Agbajee

ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan

28/04/2015

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang berdasarkan putusan ini meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini telah memperluas objek praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan,

Pasal 66 dan 89 Rancangan KUHP 2015 Relevan Digunakan, Presiden Jokowi Sebaiknya Tunda Eksekusi Mati

28/04/2015

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat yang fokus pada advokasi Rancangan KUHP, mendesak Presiden Jokowi agar menerapkan penundaan eksekusi mati mengingat konsep pidana mati dalam Rancangan KUHP ditetapkan bersifat alternatif. Konsep ini lebih baik diterapkan sekarang

KuHAP Desak Presiden Jokowi untuk Segera Perbaiki Hukum Acara Pidana Indonesia

28/04/2015

Sejak awal Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) telah mengingatkan pemerintah tentang standar hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Komite berpendapat bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam memproses hukum para terpidana mati masih lemah dalam hal

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati Desak Presiden Hentikan Rencana Eksekusi 10 Terpidana Mati

26/04/2015

Masyarakat sipil Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan rencana eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati. Tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, permasalahan hukum yang mengarah pada praktik unfair trial dalam kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak tepat

ICJR Nilai Presiden Joko Widodo Inkonsisten Soal Eksekusi Mati

24/04/2015

Bicara Mengenai Hak Hidup, Menolak Ketidakadilan dan Menyentuh Kemanusiaan Pada KAA, Presiden Joko Widodo Harus Hentikan Rencana Eksekusi Pidana Mati ICJR memandang bahwa langkah Pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan rangkaian eksekusi mati bertolak belakang dengan sikap yang diambil

ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi

22/04/2015

RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Sebelumnya, dengan dorongan oleh Fraksi PPP, RUU ini juga pernah diusulkan dan dibahas tingkat 1 DPR periode sebelumnya, namun karena terbatasnya waktu belum sampai dibahas

Lansia Di Penjara : Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan dalam Rancangan KUHAP

21/04/2015

Saat ini dunia penegakan hukum kembali menjadi sorotan ihwal pembelakuannya yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Nenek Asyani (70), warga Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, saat ini menunggu putusan pengadilan. Nenek renta ini

Supreme Court to Review Its Own Regulation. Civil Society has filed judicial review petition on the Supreme Court Circular Letter on the Limitation of Case Review Application Submission at the Supreme Court

19/04/2015

The Coalition Against Death Penalty (Koalisi Anti Hukuman Mati) consisted of ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara institute, and Ikohi perceived that the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2014 on the Limitation of Case Review Application Submission

1 2 3

Archive

Loading, Please Wait!