Parliamentary Brief #4: Tindak Pidana terkait Kelautan dan Kemaritiman dalam Rancangan KUHP

Pada masa pemberlakuannya KUHP di Indonesia sekitar tahun 1915, prinsip kemaritiman yang dianut oleh Kerajaan Belanda adalah MareLiberum yang menyatakan wilayah laut sebagai laut bebas yang dapat diakses oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Konsepsi ini berhadaphadapan dengan doktrin mare clausum

Read More

Parliamentary Brief #3: TIndak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan KUHP

Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undangundang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120. Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Read More

Parliamentary Brief #2: Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP

Tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP di atur di dalam Bab XXI RKUHP yang terdiri dari 15 Pasal, yakni Pasal 555 sampai dengan Pasal 570. Kelima belas Pasal tersebut oleh diadopsi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Read More

Parliamentary Brief #1: Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintahselama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintah pun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan

Read More

ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati

Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali

Read More

Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan

ICJR : Institusi Pengganti Rumah Tahanan Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum Kurang Mendapat Perhatian Serius Sejak adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak

Read More

Pemerintah Harus Membentuk Tim Khusus Untuk Mendalami Kasus-Kasus Unfair trial Terpidana Mati Di Indonesia

ICJR : Penundaan & Moratorium Perlu di kedepankan, Beberapa Kasus Dicurigai Bermasalah Secara Fair Trial Rencana Eksekusi Terpidana Mati Indonesia tahap III semakin menuju tahap pelaksanaan, Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mendapat informasi bahwa kepada keluarga terpidana mati telah

Read More

Praktek Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati di Indonesia 2016 Masih Tinggi

“ICJR : Efek jera yang diinginkan pemerintah dalam praktek eksekusi mati sudah terbukti gagal, ini cuma soal pembalasan keras atas kejahatan” Pemerintah Indonesia, lewat Kejaksaan Agung ternyata masih bersikukuh atas rencana eksekusi terpidana mati pasca lebaran tahun ini. Institute for

Read More

Aspek-Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan dan Penelaahan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK

Lahirnya UU No 13 tahun 2006 dan revisinya dalam UU No 31 tahun 2014 terutama dalam Pasal 6 telah memberikan sebiuah layanan baru bagi korban pelanggaran HAM berat. Pasal tersebut menyatakan bahwa bantuan tersebut yang mencakup medis, psikologis dan rehabilitasi

Read More

Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Paska reformasi, Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Serangkaian kebijakan tersebut dimulai tahun 1998 dengan membentuk Ketetapan MPR No. VII tentang HAM, dan pada tahun 1999 membentuk UU No. 39

Read More