ICJR Apresiasi Pemerintah dan DPR dalam Rapat Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyepakati Pengaturan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) untuk Korban Kekerasan Seksual

ICJR mengapresiasi hasil rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Kamis, 31 Maret 2022 yang telah mengakomodir masukan masyarakat sipil mengenai Dana Bantuan Korban (victim trust fund) melalui penambahan dua ayat pada DIM RUU Tindak Pidana

Read More

Hakim Abaikan KUHAP, KUHP dan Perma 3/2017: Putusan ini Tidak Boleh Memberikan Dampak Buruk Pada Pendidikan dan Kelangsungan Hidup Korban

Majelis Hakim PN Pekanbaru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa SH, Dekan Fisip Non-Aktif UNRI, atas tindak pidana pencabulan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, Rabu, 30 Maret 2022. ICJR, IJRS, dan PUSKAPA mengkritisi putusan hakim ini, yang tidak menunjukkan komitmen

Read More

Hari ini Pemerintah dan DPR akan Tentukan Soal Mekanisme Restitusi dan Pengaturan Victim Trust Fund dalam RUU TPKS

Kamis, 31 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Pada Senin – Rabu, 28 – 30 Maret 2022, pembahasan telah dilakukan hingga Pasal 22 RUU yaitu pada pokok bahasan jenis-jenis tindak pidana,

Read More

ICJR Rekomendasikan Kewajiban Menginformasikan dan Mempertimbangkan Restitusi untuk Korban, Serta Jaminan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS

Rabu, 30 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS di akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Pada Senin – Selasa, 29 – 30 Maret 2022, pembahasan telah sampai pada pengaturan jenis-jenis tindak pidana serta pemberatan tindak pidana.

Read More

ICJR Mengirimkan Amicus Curiae dalam Perkara Pelecehan Seksual di FISIP UNRI: ICJR Dorong Hakim Memutus dengan Menerapkan PERMA 3/2017

Selasa, 29 Maret 2022, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual di Fisip UNRI) sebagai bentuk dukungan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut dapat memutuskan perkara ini dengan memerhatikan kepentingan korban. Sebagaimana diketahui,

Read More

ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO

Selasa, 29 Maret 2022, Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS di Baleg akan kembali melanjutkan pembahasan RUU TPKS. Kemarin, pembahasan terhenti pada bahasan jenis-jenis tindak pidana. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam pembahasan tentang pengaturan tindak pidana Kekerasan

Read More

Diskriminatif, Primitif, dan Tidak Ilmiah, ICJR Desak Kota Bogor Cabut Perda P4S!

Pada tanggal 21 Desember 2021 DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s). Peraturan ini kemudian mulai ramai diperbincangkan pada Maret 2022 ini. Sesuai dengan rumusan Pasal 3 Perda ini,

Read More

Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia

Adanya kerangka hukum mengenai KBGO merupakan prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan bagi korban KBGO. Sementara itu, kerangka hukum mengenai KBGO di Indonesia masih belum tersedia secara memadai. SAFEnet melalui inisiatif Awas KBGO dan Program Digital Rights Education, serta

Read More

Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual (Kami Berani) yang terdiri dari Arus Pelangi, ASEAN SOGIE Caucus, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, PKBI, SGRC Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Sanggar

Read More

Penahanan di Kantor-Kantor Kepolisian Harus Dihapuskan!

Kapolres Lubuklinggau mengumumkan ditetapkannya 4 (empat) orang Penyidik Polsek Lubuklinggau sebagai tersangka dalam kasus kematian Hermanto, tahanan di Polsek Lubuklinggau. Sebelumnya, kasus dugaan penyiksaan ini ditepis oleh Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriadi, yang menyatakan bahwa lebam yang

Read More