20/07/2021
Pemerintah memberlakukan pelaksaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Mendagri No. 15 tahun 2021 yang...
PRODUK HUKUM
- 15 for Justice
- Advokasi RUU
- Dokumen Hukum
- English
- ICLU
- Kegiatan
- Law Strip
- Media Center
- Mitra Reformasi
- Pengadaan
- Publikasi
- Rilis Pers
- Special Project
- Back
- Reformasi Defamasi
- #diktum
- Anotasi Putusan
- Penyiksaan
- Strategic Litigation
- RKUHAP
- Putusan Penting
- advokasi RUU
- Advokasi RUU
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Weekly Updates
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Resources
- Cases
- Other Jurisdiction Cases
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Civil
- Criminal
- Media
- National
- Public
- IT Related
- Back
- Kabar ICJR
- ICJR di Media
- Back
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Torture Cases
- Torture Resources
- Laws and Regulation
- Law Enforcer
- Survivor
- Back
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- Peraturan
- Peraturan Mengenai Trafficking
- Perlindungan Saksi dan Korban
- Rancangan KUHAP
- Pemasyarakatan
- Rancangan KUHP
- Penetapan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah
- Surat Edaran
- Surat Keputusan Bersama
- Keputusan DitJen PAS
- Keputusan Menteri
- Keputusan Presiden
- Back
- RUU Polri
- RUU TNI
- Back
- Weekly Updates
01/07/2021
Hari Bhayangkara: ICJR Dorong Reformasi Sektor Kepolisian Agar Lebih Akuntabel dan Berperspektif HAM Kepolisian sebagai penyelidik...
![[Media Rilis Koalisi] Rilis Koalisi PEKAD Pasal Living Law dalam RKUHP: Legitimasi Perda Diskriminatif?](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/elementor/thumbs/crowd-2457730_1920-r4isikvu1qhdvlu0312qe8sze1nr4mxdr42cpl43e4.png)
21/05/2020
Setelah dinyatakan ditunda pengesahannya pada 2019, Pemerintah kembali melakukan pembahasan terhadap RKUHP. Sebagaimana diketahui, sebelumnya RKUHP...
22/10/2019
Dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menitikberatkan pada...
08/05/2019
Pemerintah tidak seharusnya turut campur dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan Tim Hukum Nasional menunjukkan ketidakmampuan pemerintah...
05/05/2019
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan secara sepihak RKUHP...
20/10/2018
20 Oktober 2018 menjadi momentum penanda bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menahkodai Negara Republik Indonesia...
06/08/2018
Ketentuan pemberatan bagi pengulangan tindak pidana di dalam RKUHP, yang tidak lagi menggunakan mekanisme pengelompokkan tindak...
04/07/2018
Pembahasan RKUHP masih berlanjut, salah satu isu paling menarik dan menuai sorotan publik adalah terkait isu...
29/06/2018
Sebagai contoh, RKUHP melalui pasal 443 mengkriminalisasi perbuatan mempertunjukkan dan menawarkan alat pencegah kehamilan, perbuatan yang...
30/05/2018
Upaya Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden adalah upaya mengembalikan watak kolonial dan menumbuhkan kanker demokrasi. Pada Rabu...
23/05/2018
Proses pembahasan Rancangan KUHP antara Pemerintah dan DPR telah menghasilkan naskah 8 Maret 2018. Berdasarkan naskah...