Tag "defamasi"
Back to homepage
ICJR: Final Results from the Discussion on the Draft Bill on Information and Electronic Transaction Will Still Potentially Threaten Freedom of Expression
“Revision to Article 27 (3) of the Information and Electronic Transaction Law (“ITE Law”) will not change the paradigm; the ITE Law will still threaten the freedom of expression and democracy” Based on the information received by the Institute for
Read More
ICJR Nilai Hasil Akhir Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Masih Berpotensi Besar Mengancam Kebebasan Ekspresi
“Revisi pasal 27 (3) UU ITE tidak akan mengubah paradigma, UU ITE masih tetap mengancam kebebasan Ekspresi dan Demokrasi ” Berdasarkan Informasi yang di terima oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bahwa setelah melewati 2 kali rapat kerja dan
Read More
Catatan atas RUU Perubahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Sikap Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR
ICJR : Terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) sebagian Besar fraksi justru masih sepakat dengan usulan pemerintah, ini cukup memprihatinkan” Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE termuat dalam Pasal 27 ayat (3)
Read More
Pengungkap Demi Kepentingan Publik Harus Dilindungi
Indonesia telah melakukan eksekusi terpidana mati untuk ketiga kalinya pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, keputusan Presiden ini kemudian menuai banyak kritik sebab diyakini bahwa kasus-kasus pidana mati tidak terlepas dari buruknya kondisi peradilan pidana di Indonesia. Dari banyak fakta
Read More
Parliamentary Brief #1: Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP
Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintahselama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintah pun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan
Read More
Menguatnya Soal Duplikasi Pidana Penghinaan dalam Pembahasan “Rahasia” Revisi UU ITE
Pada Selasa 21 Juni 2016, DPR kembali melakukan Pembahasan RUU ITE yang tertutup oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. Pembahasan “rahasia” ini sejak semula telah dilakukan sejak Raker 20 April 2016 dan berencana RUU akan dipaksakan selesai pada Juni
Read More
Hak Kebebasan Berekspresi Dipertaruhkan Dalam Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Yang Tertutup
“ICJR : Pembahasan RUU yang mempertaruhkan hak orang banyak seperti RUU Perubahan UU ITE seharusnya terbuka dan dapat di akses” Pada 14 Juni 2016 Panja RUU ITE di Komisi I akhirnya kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU ITE. Pembahasan
Read More
ICLaD Issue No 1/2016
This Edition of ICLad will elaborate matters on the revision process of criminal law in two pieces of regulations that are currently being deliberated at the House of Representative (DPR). This deliberation process is referred to Draft Bill on the
Read More
Perubahan RUU ITE Harus Berperspektif HAM, Bukan Hanya Mengejar Target Produk Legislasi
Pada Rabu 20 April 2016, anggota DPR RI Komisi I bersama Menteri Kominfo, Rudiantara dan Menkumham telah melaksanakan rapat kerja lanjutan untuk pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun agendanya adalah dengar pendapat
Read More
Pasal – Pasal Pidana dalam RUU Perubahan UU ITE Harus ditarik ke dalam Rancangan KUHP
Rapat kerja pertama antara Kementerian Kominfo, Kemenkumham dan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU Perubahan UU UU ITE telah dilakukan pada Senin 14 Maret 2016. Rapat tersebut menyimpulkan, akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Perubahan UU ITE
Read More