Tag "ganti rugi"
Back to homepage
Dua Aturan Terkait Hak-Hak Korban masih Menggantung di Pemerintah
ICJR : Hampir Dua tahun pasca revisi UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Revisi PP Kompensasi, Restitusi dan bantuan Korban masih belum tuntas, sedangkan Revisi Peraturan Menkeu soal pembayaran ganti rugi berdasarkan PP 95 Tahun 2015 akan jatuh
Read More
Pasca PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap/ Peradilan Sesat, Menteri Keuangan Harus Segera Keluarkan Aturan Teknis Tentang Pembayaran Ganti Rugi
Dengan dilakukannnya revisi PP No. 27 Tahun 1983 menjadi PP No. 92 Tahun 2015 yang pada Intinya menaikkan besaran ganti rugi untuk korban salah tangkap atau peradilan sesat memberikan angin segar untuk pencari keadilan. Namun pekerjaan rumah sesungguhnya bukanlah hanya
Read More
Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 Harus Dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PP ini merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah
Read More
Reformasi Sistem Penahanan di Indonesia : Ubah Mekanisme Uji dan Komplain yang Tidak Manusiawi
Masalah sistem penahanan merupakan masalah serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktik penegakan hukum yang masih berlangsung hingga saat ini cukup menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan telah menjadi salah satu sumber penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat
Read More
ICJR: Pemerintah Segera Percepat Revisi PP 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
Nilai Ganti Rugi Harus Lebih Memadai dan Akses Korban Salah Tangkap dan Penahanan Sewenang-Wenang Harus Dipermudah Pemerintah saat ini sedang berinisiasi melakukan perubahan terhadap PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya merevisi ketentuan yang mengatur bahwa Korban salah tangkap/peradilan
Read More
ICJR Usulkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan MA tentang Hukum Acara Praperadilan
Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. KUHAP 1981 hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum.
Read MorePN Bantul Bebaskan Terdakwa Penghinaan Lewat Facebook
Pengadilan Negeri (PN) Bantul mendapatkan apresiasi menyusul putusan bebas yang diambil hakim dalam kasus penghinaan melalui facebook yang melibatkan Ervani Emy Handayani, 29 tahun. Apresiasi tersebut diberikan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Jakarta. ICJR merupakan lembaga kajian
Read MoreICJR Dorong Terdakwa Kasus Status Facebook Gugat Ganti Rugi
Agar penyidik dan penuntut umum lebih berhati-hati dalam menerapkan tindakan paksa. Putusan vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul atas kasus Ervani Emy Handayani menuai apresiasi dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Namun, menurut Ketua Badan Pengurus ICJR
Read More
Kasus Penghinaan via Facebook: ICJR Apresiasi Putusan Bebas PN Bantul untuk Ervani
ICJR dorong Ervani untuk Menuntut Ganti Rugi melalui PraPeradilan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi atas Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Bantul dalam kasus penghinaan melalui facebook yang melibatkan Ervani Emy Handayani, 29 tahun, warga Dusun Gedongan,
Read More