ICJR | kesusilaan

Tag "kesusilaan"

ICJR Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Untuk Revisi UU ITE

05/08/2019

ICJR menunggu langkah konkret pemerintah atas komitmennya untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Namun, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah terkait beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rencana revisi tersebut, yaitu antara lain pasal-pasal yang multifasir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, penyelarasan

Catatan ICJR atas Putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun

14/07/2019

Berkaitan dengan penilaian terhadap fakta persidangan. Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan judex juris telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 (1) jo. Pasal 45 (1) UU ITE. Pernyataan ini, dibangun berdasarkan argumen-argumen sebagai

ICJR Kirimkan Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali Atas Nama Pemohon Baiq Nuril Maknun

25/02/2019

Senin, 25 Februari 2019, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Agung RI atas Perkara Peninjauan Kembali atas nama Pemohon Baiq Nuril Maknun. Ibu Nuril diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas perbuatan “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Amicus Curiae: Jangan Korbankan Korban Kekerasan

25/02/2019

Sebagai bagian dari komitmen dalam upaya promosi dan pemajuan Hak Asasi Manusia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sering mengirimkan Amicus Curiae kepada Pengadilan. Fungsi Amicus Curiae yang dikirimkan oleh ICJR adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses penegakkan hukum

Menunggu Respon Presiden Atas Petisi Amnesti Untuk Nuril

19/11/2018

Senin, 19 November 2018 perwakilan Koalisi Save Ibu Baiq Nuril melakukan kunjungan ke Kantor Staf Presiden, dengan maksud untuk memberikan surat kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang berisikan alasan mengapa Presiden harus memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril Maknun.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Dukung Pasal Rekomendasi Pemerintah Mengenai Pencabulan dalam RKUHP

05/06/2018

Perbuatan cabul di depan umum, menyertakan pemaksaan, mengandung unsur pornografi dan bisa dipublikasikan adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan siapa saja tidak hanya kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Pada 30 Mei 2018, lalu Pemerintah dan Panitia Kerja DPR untuk Rancangan

ICJR Kecam Tindakan Sewenang-wenang Polisi Terhadap Waria di Aceh

29/01/2018

Tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum di Aceh Kapolri Harus Segera Mengevaluasi Kinerja Kapolres Aceh Utara dan Kapolda Aceh Karena Lalai Mejalankan Tugasnya. Pada hari Minggu, 28 Januari 2018 terdapat setidaknya 12 waria ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara dan

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP

14/12/2017

Dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan

Indonesia Akan Hadapi Bencana Overkriminalisasi Bila Mahkamah Konstitusi Kabulkan Perluasan Delik Kesusilaan dalam KUHP

12/12/2017

ICJR : Disaat aparat penegak hukum kesulitan untuk menunjukkan efektifitas penegakan hukum, maka akan terjadi penurunan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana. Warga negara bisa jadi tidak memahami bahwa beban kasus semakin banyak, tidak akan mampu diimbangi dengan sumber daya

Persekusi Pasangan diduga Melanggar Kesusilaan: DPR dan Pemerintah Harus Berhati-hati dalam merumuskan Tindak Pidana tentang Kesusilaan

14/11/2017

ICJR mengecam keras tindakan main hakim sendiri dari warga Cikupa, Tangerang khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda. Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban

1 2 3

Tag "kesusilaan"

Loading, Please Wait!