ICJR | kesusilaan

Tag "kesusilaan"

Amicus Curiae: Menolak Kriminalisasi Berbasis Stigma dan Diskriminasi

28/09/2017

Pada Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Pemohon meminta agar MK memutus pasal-pasal tersebut tidak berlaku sepanjang tidak

ICJR Kirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) bagi Baiq Nuril Maknun, Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE

19/07/2017

Pada 17 Juli 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Mataram atas perkara Baiq Nuril Maknun dengan nomor register perkara: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang

ICJR Kritik Tindakan Penahanan terhadap Baiq Nuril Maknun

09/05/2017

Penahanan terhadap tersangka mestinya dilakukan secara proporsional, hati – hati, dan berdasarkan oleh hukum. Baiq Nuril Maknun, seorang Ibu 3 anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat telah merasakan dinginnya sel tahanan sejak 24 Maret 2017 hingga saat ini.

RKUHP Masih Over Kriminalisasi dan Belum Berpihak pada Perempuan

15/12/2016

Bab XVI tentang Kesusilaan telah dibahas oleh Panja RKUHP Komisi III DPR RI tanggal 14 Desember 2016 kemarin. Asosiasi LBH APIK Indonesia menilai masih terdapat beberapa pasal yang over kriminalisasi dan belum berpihak pada perempuan. Maka pasal-pasal tersebut sangat krusial

Makin Menguatnya Intervensi Negara Dalam Pasal-Pasal Kesusilaan di KUHP

14/12/2016

“Tindak pidana yang terkait kesusilaan yang bersifat victimless crime yang cenderung mengalami overkriminalisasi” Hari ini, Tanggal 14 Desember 2016, Panitia Kerja (Panja) R KUHP Komisi III melakukan pembahasan Buku II R KUHP, khususnya di Bab XIV mengenai tindak pidana kesusilaan.

ICJR: Expanding Crimes Relating to Decency will Potentially Generate Over-Criminalization and Human Rights Violation

02/09/2016

Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) has officially read its petition as an indirect related party applicant before a trial which held in the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi – “MK”) on 30 August 2016. In the petition, ICJR requested that

Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

30/08/2016

Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang menguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam

Memperluas Tindak Pidana Kesusilaan akan Berpotensi Besar Mengakibatkan Over Kriminalisasi

27/08/2016

Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang meguji Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam

ICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence

01/04/2015

Kedua putusan Pengadilan tersebut telah mencederai prinsip – prinsip dan asas – asas hukum pidana dan pelanggaran terhadap perlindungan atas kemerdekaan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni Yetti

Menjerat Percakapan Di Facebook dengan Pidana: Bukti Ilegal dan Buruknya Kinerja Jaksa

26/02/2015

Kasus Wisni Bukti Buruknya Kinerja Jaksa, Ketidakmampuan mengurai dan menjabarkan unsur pidana sampai menghadirkan alat bukti yang ilegal dan tidak sah. Hari ini Wisni akan menjalani sidang pembacaan pledoi oleh kuasa hukumnya. Wisni yang didakwa dengan Pasal 27 ayat (1)

1 2 3

Tag "kesusilaan"

Loading, Please Wait!