Tag "KUHPerdata"

Back to homepage

Mendorong Depenalisasi Penghinaan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi, meskipun tidak termasuk kebebasan yang absolut namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dengan standar-standar

Read More

MAT vs GGG

Kasus Posisi Kasus bermula ketika Tergugat GGG mendatangi dan menawarkan 2 (dua) unit mobil seharga Rp. 225.000.000. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui bahwa hargo 2 mobil tersebut tidak dibayar penuh, tapi dipanjar oleh Penggugat senilai 80 juta rupiah,

Read More

AS vs MYL

Kasus Posisi Pada bulan Mei 2008, Tergugat MYL telah melaporkan Penggugat AS ke Polres Sikka untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penistaan dan penghinaan. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa

Read More

NA vs Ay

Kasus Posisi Penggugat NA dan Tergugat Ay adalah sepasang kekasih yang telah terjalin sejak Juni 2005. Penggugat sendiri bukanlah pacar pertama untuk Tergugat Ay, karena sebelumnya Tergugat sudah pernah pacaran dengan laki-laki lain. Selama berpacaran, Penggugat melakukan dua kali hubungan

Read More

ICJR Diskusikan Hukum Pidana Penghinaan

Jakarta – Hukum pidana penghinaan masih menjadi salah satu problem dalam proses demokratisasi di Indonesia. Seharusnya, regulasi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap menghina sudah direformasi sejak lama untuk tidak lagi dipidanakan. Memidanakan tindakan-tindakan yang masuk dalam ranah perbuatan penghinaan

Read More

Menjaga Kemerdekaan Pers, Mendorong Masyarakat Demokratis

Tahun 1998 merupakan tahun bersejarah bagi kebebasan dan kemerdekaan berbagai bidang di Indonesia. Bidang yang turut mencicipi kebebasan dan kemerdekaan setelah tumbangnya rezim orde lama di tahun 1998 tersebut adalah pers. Pers sempat mengenyam kebebasan dan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh

Read More

PT DP Vs. TST

Kasus Posisi Bahwa Penggugat sebagai Pengembang real estate pada 19 Januari 1996 telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios dengan NL. Kemudian pada 1 September 1997 NL menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut kepada EN dan selanjutnya EN menjual/mengalihkan kepemilikan kios tersebut

Read More

TKT Vs. PT DP

Kasus Posisi Bahwa Penggugat sebagai Pengembang properti khususnya “Satuan Rumah Susun Non Hunian” telah melakukan jual beli kios terhadap TKP yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli (AJB). Bahwa kemudian karena TKT merasa bahwa penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat atas status

Read More

IS Vs. PT FAM dkk

Kasus Posisi Bermula dari rencana Redaksi yang ingin menerbitkan edisi khusus yang berisikan profil beberapa pengacara. Usulan itu kemudian dibahas di rapat. Penggugat mengusulkan agar ada profil pengacara terbaik 2006 versi MF. Usulan ini ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat menginginkan

Read More

DP Vs. EH, Pa

Kasus Posisi Penggugat tadinya adalah kuasa hukum dari EH, dan setelah memenangkan perkara di PN Jakarta Pusat, banding dan kasasi, EH meminta pengembalian berkas perkara, namun penggugat menolaknya karena honorariumnya belum dibayarkan. Kemudian EH melaporkan penggugat ke polisi dengan laporan

Read More