Tag "Mahkamah Agung"

Back to homepage

ICJR: Masih Bebasnya Labora, Kinerja Aparat Penegak Hukum Memprihatinkan

Sungguh aneh bahwa sampai dengan saat ini Labora masih bebas. Walaupun telah menjadi terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian

Read More

Kasus Keluarnya Labora Sitorus dari Lapas klas II Sorong, Bukti Lemahnya Penegakkan Hukum di Indonesia

Sampai saat ini Labora Sitorus, terpidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Milyar subsider 1 tahun kurungan yang diputus oleh MA karena tindak pidana kejahatan pembabakan liar, penimbunan BBM, dan Pencucian Uang,  masih belum dapat dieksekusi. Ada beberapa alasan

Read More

Polisi Dituntut Tuntaskan Kasus Penyiksaan Saat Penyidikan

Kepolisian dituntut untuk menuntaskan kasus penyiksaan oleh aparatnya saat penyidikan kepada tersangka tindak pidana. Pasalnya, penyiksaan tersebut dinilai telah melanggar HAM dari para terperiksa. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak kepolisian menuntut penuntasan kasus tersebut. “Kami ingin 2015 stop

Read More

MA Didesak Cabut Surat Edaran soal Pembatasan Peninjauan Kembali

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang pembatasan Peninjauan Kembali. Surat edaran itu dinilai bertentangan dengan konstitusi. “Pemberlakuan SEMA Nomor 7/2014 bertentangan dengan konstitusi. Apabila MA tidak mencabutnya, maka

Read More

ICJR Desak MA Cabut SEMA 7/2014 Tentang PK

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana telah memantik kontroversi. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menduga bahwa SEMA 7/2014 ini lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan

Read More

ICJR Minta Surat Edaran MA tentang Peninjauan Kembali Dicabut

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang Peninjauan Kembali. “Pemberlakuan SEMA Nomor 7/2014 bertentangan dengan Konstitusi. Apabila MA tidak mencabutnya maka ICJR akan mengambil langkah-langkah, sesuai prosedur hukum

Read More

PK Dibatasi, Pemerintah Dituduh Intervensi MA

Sikap Mahkamah Agung (MA) yang membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 34/PUU-XI/ 2013 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7/2014 tentang upaya peninjauan kembali (PK) hanya sekali dilakukan, dianggap bentuk intervensi dari pemerintah. “SEMA ini lahir karena intervensi

Read More

ICJR Minta agar Pemerintah Berhenti Intervensi Mahkamah Agung

Pemberlakuan SEMA No 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) telah memantik kontroversi. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menduga bahwa SEMA 7/2014 ini lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke

Read More

ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius

Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap pengguna narkotika kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkotika, salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan

Read More

ICJR: MA Layak Diapresiasi Terkait Keluarnya Perma Diversi

WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Agung (MA) menyusul keluarnya Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Read More
Verified by MonsterInsights