ICJR | mahkamah konstitusi

Tag "mahkamah konstitusi"

Dilema Putusan MK Terkait Kewenangan Pusat Untuk Membatalkan Perda

06/04/2017

ICJR: Harus diantisipasi munculnya potensi peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk akan timbul penggunaan hukum pidana di tingkat lokal yang semakin eksesif. Ini menjadi dilema karena selama ini Pemerintah Pusat juga gagal

Meluruskan Akar Makar: Pendaftaran Permohonan Pengujian Frase “Makar “dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi, Tanggal 16 Desember 2016

16/12/2016

KUHP merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak

Ahli Dalam Judicial Review Perluasan Tindak Pidana Asusila : Kriminalisasi Dan Penggunaan Pidana, Harusnya Sebagai Ultimum Remedium

27/09/2016

Dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2016, MK mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari ICJR sebagai pihak terkait dan pihak terkait YLBHI. ICJR menghadirkan dua orang ahli, yaitu Roichatul Aswidah, S.IK., MA. dan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. ICJR

ICJR: Expanding Crimes Relating to Decency will Potentially Generate Over-Criminalization and Human Rights Violation

02/09/2016

Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) has officially read its petition as an indirect related party applicant before a trial which held in the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi – “MK”) on 30 August 2016. In the petition, ICJR requested that

ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati

26/07/2016

Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali

Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus segera mencabut SEMA No 7 Tahun 2014

15/05/2016

“MA sebaiknya segera merespon dua putusan MK tersebut, ICJR mendesak MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah

ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan

28/04/2015

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang berdasarkan putusan ini meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini telah memperluas objek praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan,

Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi

08/03/2015

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar Berdampak Positif bagi Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang

12/02/2015

Hari ini (12/02/2015) merupakan sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Putusan dengan Nomor perkara 77/PUU-XII/2014 tentang Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana

ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3

29/08/2014

Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa

1 2 3 4 5

Tag "mahkamah konstitusi"

Loading, Please Wait!