Tag "mahkamah konstitusi"

Back to homepage

Ahli Dalam Judicial Review Perluasan Tindak Pidana Asusila : Kriminalisasi Dan Penggunaan Pidana, Harusnya Sebagai Ultimum Remedium

Dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2016, MK mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari ICJR sebagai pihak terkait dan pihak terkait YLBHI. ICJR menghadirkan dua orang ahli, yaitu Roichatul Aswidah, S.IK., MA. dan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. ICJR

Read More

ICJR: Expanding Crimes Relating to Decency will Potentially Generate Over-Criminalization and Human Rights Violation

Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) has officially read its petition as an indirect related party applicant before a trial which held in the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi – “MK”) on 30 August 2016. In the petition, ICJR requested that

Read More

ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati

Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali

Read More

Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus segera mencabut SEMA No 7 Tahun 2014

“MA sebaiknya segera merespon dua putusan MK tersebut,  ICJR mendesak  MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah

Read More

ICJR Apresiasi Putusan MK yang Memperluas Objek Praperadilan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang berdasarkan putusan ini meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini telah memperluas objek praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan,

Read More

Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait

Read More

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar Berdampak Positif bagi Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang

Hari ini (12/02/2015) merupakan sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Putusan dengan Nomor perkara 77/PUU-XII/2014 tentang Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana

Read More

ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3

Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa

Read More

Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK

Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran

Read More

Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di DPR. Namun, telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan

Read More