Tag "mahkamah konstitusi"

Back to homepage

Putusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan

Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata

Read More

Majelis Hakim Sahkan Bukti Tambahan P11 – P23

JAKARTA—Sidang panel kedua, perkara No. 27/PUU-X/2012, yaitu perkara permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960  tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945 telah

Read More

Apakah Frasa Dalam Suatu Ketentuan Perundang-undangan Adalah Kewenangan MK?

JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960  tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal

Read More

Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional

Jakarta, MKOnline – Penyadapan (interception) merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat

Read More

Calls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation

en.hukumonline.com –  The Constitutional Court (MK) has annulled Article 31 (4) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law). The Article called for the government to issue a regulation concerning wiretapping. This annulment will result

Read More

Tamparan dari Mahkamah Konstitusi

Tempointeraktif. Pemerintah maupun politikus Senayan mestinya merasa tertampar oleh putusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Mahkamah membatalkan aturan kontroversial mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka seharusnya lebih cermat membuat aturan. Ketentuan yang

Read More

MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE

KORANBOGOR.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (ITE) berisi tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah yang digugat Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Read More

MK hapus pasal penyadapan di UU ITE

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Read More

Dilema Putusan MK Soal Penyadapan

Hukumkompasiana.com. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah”. MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus menanggapi

Read More

Court Deals a Blow to Wiretap Investigations

The Jakarta Globe. The Constitutional Court on Thursday struck down a contentious decree governing the use of wiretaps, calling it a violation of human rights and making it more difficult for law enforcers to carry out such surveillance.

Read More