Tag "peninjauan kembali"
Back to homepage
Catatan ICJR atas Putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun
Berkaitan dengan penilaian terhadap fakta persidangan. Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan judex juris telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 (1) jo. Pasal 45 (1) UU ITE. Pernyataan ini, dibangun berdasarkan argumen-argumen sebagai
Read More
Menguji Kebijakan Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Bagi Terpidana Mati; Judicial Review Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Peninjauan Kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa,
Read More
Paket Reformasi Bidang Hukum Presiden Joko Widodo Harusnya Dimulai dari Pembenahan Hukuman Mati
ICJR : Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta Kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menyiapkan
Read More
ICJR Minta DPR Panggil Mahkamah Agung Terkait Masalah Peninjauan Kembali dan Administratsi Peradilan Terpidana Mati
Pada Mei 2015, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melontarkan kritik keras terhadap sistem administrasi di pengadilan tingkat pertama, hal ini terkait kasus terselipnya berkas pengajuan peninjauan kembali tereksekusi mati Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Palembang. Sayangnya kritik Hatta Ali
Read More
Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus segera mencabut SEMA No 7 Tahun 2014
“MA sebaiknya segera merespon dua putusan MK tersebut, ICJR mendesak MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah
Read More
ICJR Nyatakan Keprihatinan Yang Mendalam Atas Eksekusi Mati 8 Terpidana Mati
Penundaan eksekusi Mary Jane tunjukkan hukum Indonesia benar-benar bermasalah Hari ini 29 April 2015, Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi terhadap 8 terpidana mati kasus narkotika. Mereka yang telah dieksekusi mati adalah diekseksusi adalah Martin Anderson alias Belo, Zainal Abidin, Raheem Agbajee
Read More
Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali
Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Hari ini, Jumat, 17
Read More
Fair Trial Pengadilan Terpidana Mati Harus Jadi Perhatian Serius
Usai sebut semua putusan sudah sesuai dengan prinsip fair trial, negara seakan tertampar dengan fakta kasus Yusman Telambanua dan Rasulah Hia. Pada “High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the
Read More
Potensi Peradilan Sesat Masih Tinggi, Pengaturan Peninjauan Kembali Perlu Dibenahi
Peradilan Pidana Indonesia Memiliki Potensi Peradilan Sesat dan Kekeliruan dalam proses peradilan yang sangat tinggi, untuk itu pengaturan Peninjauan Kembali sangat perlu diperhatikan dalam Rancangan KUHAP ke depan. Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah
Read More
Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan Terhadap Ketua MA Terkait SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali
Gabungan Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute Menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Jumat, minggu depan atau pada 17 April 2015,
Read More