Tag "peninjauan kembali"

Back to homepage

ICLaD Issue No.1/2015

This edition of ICLaD (March 2015) is focusing on the changes within the Indonesian criminal justice system, which was recently realized by the decision of the Constitutional Court. ICJR notes that there are some significant changes within the criminal justice

Read More

The Government of Indonesia Intentionally Sabotage Constitutional Court Ruling by Drafting the Government Regulation on Request for Case Review

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) strongly criticizes the policy of Jokowi Administration which is still attempting to initiate Government Regulation which restricts Request for Case Review to only one time. In ICJR views, the Draft of Government Regulation has

Read More

Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait

Read More

ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK

Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung  untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014  tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana MK melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang meguraikan permintaan

Read More

ICJR : Limpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, Langkah Prematur KPK

Putusan pelimpahan ini berbau kompromistis, efeknya juga terlalu besar, dari mulai pembatasan kewenangan KPK berdasarkan putusan Praperadilan sampai dengan bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi ke depan. KPK akhirnya melimpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan kasus

Read More

ICJR Pertanyakan RPP Pengetatan Peninjauan Kembali

“ICJR dorong pemerintah susun RUU Revisi KUHAP tentang Peninjauan Kembali” Rencana pemerintah untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengetatan Peninjauan Kembali dikritik oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR memandang bahwa rencana pemerintah itu tidak tepat, mestinya pemerintah

Read More

Potensi Langgar HAM, Teknis Pengajuan PK Perlu Diatur

Badan Pengawas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ifdhal Kasim menuturkan pengaturan teknis pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih diperlukan alih-alih membatasi pengajuan PK hanya satu atau dua kali. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari pelanggaran HAM narapidana. “Seharusnya yang diatur adalah syarat

Read More

Anggap Pembatasan PK Merampas Hak Narapidana

Ketua Badan Pengawas Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR), Ifdhal Kasim mengkritisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan permohonan peninjauan kembali (PK). Menurutnya, SEMA itu merupakan bentuk pengambilan hak seorang narapidana. “SEMA itu bentuk dari penyerobotan atau mengambil hak

Read More

Pembatasan PK Dinilai Penyerobotan Hak Narapidana

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi waktu pengajuan peninjauan kembali menjadi hanya satu kali merupakan bentuk penyerobotan hak warga negara, termasuk narapidana oleh negara. Ketua Dewan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim juga menilai

Read More

Soal PK, Pemerintah Dituding Langgar HAM Publik

Lembaga hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik langkah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan pengajuan peninjauan kembali menjadi hanya boleh satu kali. Ketua Dewan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim mengatakan surat edaran Mahkamah Agung (sema) yang dikeluarkan untuk

Read More