Tag "peninjauan kembali"
Back to homepage
ICLaD Issue No.1/2015
This edition of ICLaD (March 2015) is focusing on the changes within the Indonesian criminal justice system, which was recently realized by the decision of the Constitutional Court. ICJR notes that there are some significant changes within the criminal justice
Read More
The Government of Indonesia Intentionally Sabotage Constitutional Court Ruling by Drafting the Government Regulation on Request for Case Review
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) strongly criticizes the policy of Jokowi Administration which is still attempting to initiate Government Regulation which restricts Request for Case Review to only one time. In ICJR views, the Draft of Government Regulation has
Read More
Soal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali, ICJR Nilai Pemerintah Sengaja Menyabot Putusan Mahkamah Konstitusi
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras sikap pemerintah Jokowi yang masih berupaya menggagas Peraturan pemerintah yang membatasi peninjauan hanya satu kali saja. Bagi ICJR RPP versi pemerintah itu dengan sengaja telah menerobos putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait
Read More
ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK
Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana MK melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang meguraikan permintaan
Read More
ICJR : Limpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, Langkah Prematur KPK
Putusan pelimpahan ini berbau kompromistis, efeknya juga terlalu besar, dari mulai pembatasan kewenangan KPK berdasarkan putusan Praperadilan sampai dengan bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi ke depan. KPK akhirnya melimpahkan Kasus Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan kasus
Read More
ICJR Pertanyakan RPP Pengetatan Peninjauan Kembali
“ICJR dorong pemerintah susun RUU Revisi KUHAP tentang Peninjauan Kembali” Rencana pemerintah untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengetatan Peninjauan Kembali dikritik oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR memandang bahwa rencana pemerintah itu tidak tepat, mestinya pemerintah
Read MorePotensi Langgar HAM, Teknis Pengajuan PK Perlu Diatur
Badan Pengawas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ifdhal Kasim menuturkan pengaturan teknis pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih diperlukan alih-alih membatasi pengajuan PK hanya satu atau dua kali. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari pelanggaran HAM narapidana. “Seharusnya yang diatur adalah syarat
Read MoreAnggap Pembatasan PK Merampas Hak Narapidana
Ketua Badan Pengawas Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR), Ifdhal Kasim mengkritisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan permohonan peninjauan kembali (PK). Menurutnya, SEMA itu merupakan bentuk pengambilan hak seorang narapidana. “SEMA itu bentuk dari penyerobotan atau mengambil hak
Read MorePembatasan PK Dinilai Penyerobotan Hak Narapidana
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi waktu pengajuan peninjauan kembali menjadi hanya satu kali merupakan bentuk penyerobotan hak warga negara, termasuk narapidana oleh negara. Ketua Dewan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim juga menilai
Read MoreSoal PK, Pemerintah Dituding Langgar HAM Publik
Lembaga hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik langkah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan pengajuan peninjauan kembali menjadi hanya boleh satu kali. Ketua Dewan Pengawas ICJR Ifdhal Kasim mengatakan surat edaran Mahkamah Agung (sema) yang dikeluarkan untuk
Read More