Tag "Peradilan Pidana"
Back to homepage
Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Debat Capres Singgung Pemberantasan Korupsi, Tapi Luput Bahas Salah Satu Sumber Korupsi: Tidak Akuntabelnya Sistem Peradilan Pidana
Dalam Segmen menjawab pertanyaan panelis pada Debat Capres Perdana 12 Desember 2023, Capres nomor urut 3 mendapat pertanyaan dengan tema pemberantasan korupsi, tentang terobosan untuk menimbulkan efek jera korupsi serta penyelamatan aset negara. Capres no. 3 merekomendasikan pemiskinan para pelaku
Read More
Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19
ICJR telah meluncurkan Laporan Penilaian Peradilan yang Adil (Fair Trial) Saat Pandemi Covid-19 pada 15 April 2021 di dalam sebuah Webinar Diskusi Publik. Acara ini menghadirkan Miko Ginting sebagai pemapar dan beberapa narasumber penanggap mulai dari perwakilan Pemerintah (Irfan – Bappenas)
Read More
Peradilan Pidana di 2018: Dibawah Bayang-Bayang Overkriminalisasi
Tahun 2017 tidak dapat disebut sebagai tahun yang progresif untuk pembaharuan hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia. Meskipun DPR dan Pemerintah telah melakukan pembahasan RKUHP, namun beberapa poin penting justru terlewatkan dalam pembahasan-pembahasan tersebut, khususnya terkait minimnya respon pemerintah
Read More
ICLU Issue No 1/2017
A new beginning in 2017, we decided to change the name of this publication from ICLaD to ICLU. This change is part of our effort to present an overview and basic information about the latest legal developments in the Indonesia
Read More
Ke Arah Mana Peradilan Pidana Anak Indonesia?
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang gadang sebagai suatu model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Tiga tahun
Read More
ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3
Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa
Read MoreICJR resmi menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi
KONTAN – JAKARTA. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (5/8). Dalam siaran pers yang diterima KONTAN, permohonan diajukan oleh Supriyadi W.
Read More
