Tag "Rancangan KUHAP"
Back to homepage
Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban
Untuk pertama kalinya pada 2006, Indonesia akhirnya memiliki suatu UU yang menjamin perlindungan saksi dan juga pemenuhan hak – hak bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut salah
Read MorePerlindungan bagi Saksi, korban, whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, belum Maksimal
Hari ini Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah melakukan pembahasan awal bersama Pemerintah Pada Hari Senin , 19 Mei Kemarin. Hari ini (jam 13.oo WIB) Jadwal Pembahasan
Read MoreDPR Malas Membahas RUU KUHAP
Pada 12 Mei 2014, DPR RI akan melanjutkan masa sidang IV, masa sidang pertama usai dilaksanakannya Pemilu Legislatif. Dalam masa siding ini, Anggota DPR dijadwalkan untuk melanjutkan tugasnya merampungkan beberapa pembahasan Rancangan Undang Undang yang sudah masuk dalam Prolegnas DPR
Read MoreInstitusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan
Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,
Read MoreKomentar atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 adalah 28.066.550 orang atau 11,37 % dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa 11,37 % dari total seluruh penduduk Indonesia berpotensi
Read MoreHPP dan Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP
Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi
Read MorePenahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP
Sejak lama, negara-negara di dunia telah menaruh perhatian yang besar terhadap isu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Masyarakat internasional menyadari betapa rentannya hak-hak individu (awam) yang dilanggar ketika ia berhadapan dengan negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum. Oleh karena itu
Read More
ICJR Isi Kuliah Hukum Terbuka Universitas Wiraswasta Indonesia
Sabtu, 25 Januari 2014, diwakili penelitinya Erasmus A.T. Napitupulu, ICJR mengisi Kuliah Hukum Terbuka (Khubuka) III Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) Jatinegara, dengan tema “Hukum Penyadapan/Intersepsi di Indonesia”. Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang satu terkait makanisme penyadapan di Tanah air,
Read More
ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan
Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,
Read MoreKomentar atas Penangkapan dalam Rancangan KUHAP
Pada prinsipnya, segala bentuk tindakan atau upaya paksa yang mencabut atau membatasi kebebasan merupakan tindakan yang dilarang dalam konstruksi perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Namun dalam kondisi tertentu negara memiliki kemungkinan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam kerangka penegakan hukum. Atas
Read More