ICJR | Rancangan KUHAP

Tag "Rancangan KUHAP"

Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

21/11/2017

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

30/08/2017

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

Aspek – Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas; Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan KUHP, dan Rancangan KUHAP

16/09/2016

Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah

Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal

01/08/2016

Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, Pemerintah melakukan

ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan

18/04/2016

“Pemerintah jangan hanya merencanakan kebijakan eksekusi atas barang-barang sitaan tapi juga harus melakukan reformasi menyeluruh terhadap Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (rupbasan) kearah Lembaga Pengolaan Aset Kejahatan yang professional” Persoalan mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) kembali mengemuka ketika Negara dihadapkan

Reformasi Sistem Penahanan di Indonesia : Ubah Mekanisme Uji dan Komplain yang Tidak Manusiawi

26/11/2015

Masalah sistem penahanan merupakan masalah serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktik penegakan hukum yang masih berlangsung hingga saat ini cukup menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan telah menjadi salah satu sumber penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat

Aspek Criminal Justice dalam RUU Penyandang Disabilitas Harus lebih Diperkuat

23/08/2015

Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun Penyandang disabilitas sebagai warga negara umumnya akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Menurut Institute

Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP

12/08/2015

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi

KuHAP Desak Presiden Jokowi untuk Segera Perbaiki Hukum Acara Pidana Indonesia

28/04/2015

Sejak awal Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) telah mengingatkan pemerintah tentang standar hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Komite berpendapat bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam memproses hukum para terpidana mati masih lemah dalam hal

Lansia Di Penjara : Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan dalam Rancangan KUHAP

21/04/2015

Saat ini dunia penegakan hukum kembali menjadi sorotan ihwal pembelakuannya yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Nenek Asyani (70), warga Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, saat ini menunggu putusan pengadilan. Nenek renta ini

1 2 3 4

Tag "Rancangan KUHAP"

Loading, Please Wait!