Tag "RKUHP"

Back to homepage

RKUHP Atur Laporan Kepala Desa untuk Kohabitasi dan Aturan Spesifik menyasar Sesama Jenis : Selamat Datang Kesewenang-wenangan!!

Pemerintah dan DPR telah mengunci draft final RKUHP pada 15 September 2019. Namun draft yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dalam hitungan hari tersebut nyatanya malah mundur jauh ke belakang. Salah satu bukti kemunduran dari hasil negosiasi politik

Read More

[FLASH NEWS] Aliansi Nasional Reformasi KUHP Kritik Pembahasan Tertutup RKUHP: Pembahasan RKUHP Dilakukan Secara Diam-Diam Dan Tertutup Antara Pemerintah Dan DPR

Pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RKUHP secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Dari info yang Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP) dapatkan, dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Read More

ICJR : Aturan Pengguguran Kandungan Bagi Korban Perkosaan Butuh Perhatian Lebih

RKUHP masih memuat ketentuan mengenai penguguran kandungan. Setiap perempuan yang mengugurkan kandungannya masih dipidana. Namun secara diskriminatif, RKUHP justru memuat ketentuan seperti dalam rumusan UU Kesehatan dengan membedakan perlakukan antara dokter dengan korban. Jumat, 13 September 2019, DP, perempuan korban

Read More

RKUHP Tunda! Atau Rakyat Taruhannya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Diskursus pembahasan RKUHP sudah berlangsung sejak lama. Keseriusan Pemerintah untuk membahas RKUHP dalam beberapa tahun terakhir setidaknya mulai mengerucut di 2015 ketika RKUHP masuk ke dalam Program

Read More

Tidak Ada Pilihan Lain: Pasal tentang Penghinaan Presiden dalam Bentuk Apapun dalam RKUHP Harus Dihapuskan

Telah berkali-kali digaungkan oleh Tim Perumus RKUHP, bahwa RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Pada kenyataannya, rumusan RKUHP terakhir dari Pemerintah per 28 Agustus 2019 justru masih memuat aturan-aturan

Read More

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dalam Ancaman RKUHP

Proses pembaruan hukum pidana yang berorientasi terhadap perlindungan kebebasan sipil adalah suatu hal yang harus didukung dan Institute for Criminal Justice Reform, Rumah Cemara, serta Aliansi Nasional Reformasi KUHP berkomitmen untuk mendukung proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perlu diingat

Read More

ICJR: RKUHP Masih Berfilosofi Kolonial!

Tim Perumus RKUHP bersikeras bahwa perubahan RKUHP diperlukan karena KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sudah berumur 103 tahun dan merupakan peninggalan kolonial sehingga perlu untuk diubah filosofinya. Padahal, bertolak belakang dari keterangan ini, draft RKUHP yang ada saat

Read More

Rumah Cemara dan ICJR Luruskan Informasi yang Disebarkan Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI)

Pada Jumat 2 Agustus 2019, akun twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) membuat cuitan berisi komik bergambar yang menggambar penjelasan tentang LGBT (Leasbian, Gay, Biseksual, Transgender), diakhir informasi tersebut, Puspen_TNI menyatakan bahwa LGBT menjadi salah satu faktor penyebab Penyakit Menular Seksual

Read More

Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP Masih Menyisakan Masalah, RKUHP Jangan Buru-Buru Disahkan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas RKUHP yang merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan penyesuaian norma, asas, dan pengaturan hukum pidana terhadap teori dan praktik hukum pidana dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Salah satu isu

Read More

Masa Sidang V DPR, Jangan Buru-buru Sahkan RKUHP: 3 Tuntutan untuk Proses Pembahasan RKUHP!

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan secara sepihak RKUHP pada masa sidang V 2018/2019 yang rencananya mulai berlangsung 8 Mei 2019. Hal ini disebabkan RKUHP masih banyak memiliki permasalahan yang belum terselesaikan. Seperti

Read More