Tag "RKUHP"
Back to homepage
Masalah Lain Perkawinan Anak di Indonesia: RKUHP
Kamis, 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan ketentuan usia perkawinan perempuan yakni 16 tahun inkonstitusional dan meminta Pemerintah bersama DPR untuk segera mengubah ketentuan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Putusan ini patut diapresiasi, sebab akhirnya
Read More
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-70: RKUHP Ramah HAM Harus Terwujud
Pada 10 Desember 2018, Negara-negara di Dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia termasuk di Indonesia. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia bukan hanya pada acara serimonial, namun harus terwujud konkret dalam rumusan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR. 10 Desember menandakan lahirnya
Read More
Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP di DPR: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Mengingatkan 4 Syarat Pembahasan RKUHP harus diperhatikan
Pada Senin, 3 Desember 2018 Menteri Hukum dan HAM menyatakan menunda pembahasan RKUHP bersama dengan DPR sampai dengan selesainya pemilu 2019 mendatang. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan kuorum anggota DPR yang tidak tercapai ditengah masuknya masa kampanye untuk
Read More
ICJR Menyambut Baik Langkah Malaysia untuk Menghapuskan Ancaman Hukuman Mati terhadap 33 Jenis Tindak Pidana
Pemerintah Malaysia akhirnya mengambil langkah konkret untuk menghapus hukuman mati secara hukum terhadap 33 jenis tindak pidana yang tersebar dalam 8 Undang-Undang. ICJR mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan langkah progresif seperti yang diambil Malaysia. Setelah mengumumkan secara jelas posisi
Read More
4 Tahun Cita IV, Masih Sebatas Cita-Cita: Catatan ICJR terhadap Implementasi Poin ke-4 Nawacita
20 Oktober 2018 menjadi momentum penanda bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menahkodai Negara Republik Indonesia selama 4 (empat) tahun. Fokus kerja pembangunan infrastruktur cukup masif dilakukan, namun di sisi lain, terdapat juga reformasi kebijakan hukum yang tidak dapat dipisahkan
Read More
Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Kondisi Lapas
Jajaran Pemerintah dan DPR Harus Serius Bahas Pembaharuan KUHAP, Kebijakan Alternatif Pemidanaan non Pemenjaraan dalam RKUHP dan Kebijakan Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Kesehatan Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan
Read More
Penodaan Agama dengan Tafsir Diskriminatif Menyerang Kelompok Rentan dan Harus Segera Dihapuskan
Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun) 18 bulan penjara atas dakwaan Pasal 156a KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Jauh lebih
Read More
Overcrowding Sebabkan Diskriminasi Perlakuan Napi di Lapas, Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan di RKUHP Harus Dirombak!
Ombudsman menemukan bahwa di Lapas Sukamiskin ukuran sel SN (terpidana korupsi) lebih luas dibandingkan sel lainnya. ICJR menilai telah terjadi diskriminasi perlakukan napi dalam sistem pemasyarakatan, disebabkan secara keseluruhan Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami kelebihan beban hampir 100%, sehingga
Read More
Anak Korban Perkosaan diputus Lepas : ICJR Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Ketika Putusan Pengadilan Tinggi Jambi menggunakan alasan daya paksa, terlihat bahwa Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam putih, melainkan ada ketelitian dalam melihat kondisi korban. Hal ini sesuai dengan Amicus Curiae yang telah dikirimkan ICJR yang mencatat
Read More
Kasus Penodaan Agama di Tanjung Balai, Pasal Karet dan Diskriminatif Munculkan Korban Baru
ICJR mengingatkan bahwa kesalahan dalam memutus akan berakibat preseden buruk bagi iklim toleransi di masyarakat serta merugikan kepentingan kelompok minoritas lainnya yang seharusnya dilindungi. Pasal 156a KUHP selama ini adalah pasal karet yang selalu digunakan lebih banyak pada kelompok minoritas
Read More