Tindak Pidana Penyiksaan dalam R KUHP

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab ‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan. RKUHP, dalam penjelasan mengenai tindak penyiksan ini, menguraikan bahwa penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana internasional melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untukbebas dari penyiksaanadalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbagai peraturan yang lebih khusus dan berbagai peraturan internal institusi keamanan telah melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan meratifikasi ICCPR dan UNCAT.

Selama ini pemeriksan kasus penyiksaan umumnya menngunakan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Namun, masalahnya pengaturan ‘penganiayaan’ dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan (gravity of the offence) penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor-aktor yang terlibat dan harus dihukum. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.

Masuknya tindak pidana penyiksaan dalam R KUHP perlu didukung secara serius. Oleh karena itulah maka tulisan ini bertujuan untuk mencoba memberikan analisa tentang perumusan kejahatan penyiksaan dalam RKUHP dan merekomendasikan perbaikan perumusan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana nasional.

Unduh Disini



Related Articles

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016

Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia

Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik

Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai the most serious crimesSelain