Tag "penyadapan"

Back to homepage

Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya

Read More

Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019

Rapat Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI telah digelar pada 29 Oktober 2018 terkait dengan penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2019. Dari hasil rapat tersebut,

Read More

RUU Penyadapan Masih Terlampau Birokratis dan Tidak Mengutamakan Perlindungan HAM

RUU Penyadapan yang saat ini sedang diinisiasi oleh DPR mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang punya perananan dalam pembuatan kebijakan. Berbagai masukan telah disampaikan untuk penyempurnaan RUU Penyadapan yang digadang-gadang sebagai aturan tunggal yang dapat dirujuk untuk pelaksanaan penyadapan.

Read More

Catatan dan Rekomendasi ICJR Terhadap RUU Perubahan UU Terorisme

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, perdebatan tajam selalu terjadi antara upaya perlindungan hak asasi manusia dan upaya perlindungan keamanan nasional. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di masyarakat internasional Terorisme memiliki dampak yang besar, yang

Read More

Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme

Pengaturan mengenai penyadapan dalam rumusan RUU Terorisme cukup menyita perhatian. Selain karena penyadapan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk membongkar kejahatan terorisme, termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan terorisme, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk pengekangan terhadap hak pivasi warga

Read More

Pembahasan RUU Terorisme: Penyadapan Harus Dengan Ijin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan Dalam Keadaan Mendesak

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diselenggarakan oleh Panja bersama Pemerintah Pada Tanggal 26 juli 2017 telah menyepakati bahwa penyadapan harus dengan ijin pengadilan, dan menambahkan mekanisme penyadapan dalam keadaan mendesak. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengapresiasi hasil

Read More

“Pasal Penyadapan tanpa ijin Pengadilan” Dalam Pembahasan Panja RUU Terorisme

Hari ini Panja RUU terorisme akan melakukan pembahasan terhadap RUU Terorisme. Salah satu rencana Pembahasan akan di khususkan kepada DIM 70-73 (Pasal 31 tentang Penyadapan) Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab

Read More

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 26A UU No

Read More

Hak Kebebasan Berekspresi Dipertaruhkan Dalam Pembahasan RUU Perubahan UU ITE Yang Tertutup

“ICJR : Pembahasan RUU yang mempertaruhkan hak orang banyak seperti RUU Perubahan UU ITE seharusnya terbuka dan dapat di akses” Pada 14 Juni 2016 Panja RUU ITE di Komisi I akhirnya kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU ITE. Pembahasan

Read More

ICJR Proposes Several Inputs in the Public Hearing of the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism

On Tuesday, 31 May 2016, the Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”) was invited by the Special Committee on the Draft Bill on Terrorism to deliver several inputs in the Public Hearing which held in the House of Representatives (DPR).

Read More