penyadapan
Hati-Hati Bicara, Anda Sedang Disadap
GRESNEWS.COM – Alat sadap itu ibarat pedang bermata dua. Bisa digunakan oleh orang baik untuk menangkap penjahat, bisa juga dipakai orang jahat untuk menjebak orang baik. Sebelum telanjur ngawur, penggunaannya perlu diatur. “Dalam sebuah acara hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat, PT Telkom pernah mengeluhkan banyaknya instansi yang mengajukan permintaan penyadapan, dengan berbagai alasan,” cerita Anggara, [...]
ICJR: Pasal Penyadapan Mengandung Kelemahan Mendasar
Aturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah memiliki banyak kelemahan mendasar. Kelemahan itu terutama karena pasal 83 dan 84 RUU KUHAP tidak merinci antara lain tentang tujuan penyadapan secara spesifik, subjek hukum yang diberi kewenangan menyadap, tata cara penyadapan, adanya ijin atasan atau hakim sebelum menyadap, pengawasan dan penggunaan hasil penyadapan. Dalam rilis yang [...]
ICJR: Rancangan KUHAP Miliki Masih Punya Kelemahan
Ketua Badan Pengurus Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, Kamis (21/3/2013), menyatakan pengaturan penyadapan dalam Rancangan KUHAP masih kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 rancangan tersebut mengatur ihwal penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun, ICJR menilai pengaturan tersebut belum memadai. Selain itu masih memiliki sejumlah kelemahan. Sejumlah kelemahan muncul, kata Anggara, [...]
Penyadapan dalam Rancangan KUHAP Harus Diberi Rambu Ketat
Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan KUHAP menuai kontroversi. Dalam Pasal 83 dan 84 Rancangan tersebut mengatur menganai penyadapan yang dibolehkan dan tata caranya. Namun demikian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang pengaturan di sini sama sekali tidak memadai dan memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Beberapa kelemahan tersebut muncul karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara [...]
Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pada 9 November 2009 Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelenggarakan Seminar Tata Cara Intersepsi (Lafwul Interception) di Jakarta. Seminar yang topiknya sedang hangat dan sangat strategis tersebut telah dibuka secara resmi oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dan dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Peserta berasal dari para anggota tim antar-departemen yang menangani penyusunan Rancangan Peraturan [...]
Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan
Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya kewenangan penyadapan (intersepsi komunikasi), yang diberikan kepada lembaga koordinasi intelejen negara —pengganti Badan Intelejen Negara [...]
Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan
VIVAnews–Privasi. Mungkin kata ini termasuk jarang diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Entah mengapa kata itu jarang pula disinggung dalam khasanah hukum. Saya juga tak melihat ada organisasi HAM di Indonesia yang bicara khusus soal privasi. Negara bahkan tampaknya abai dalam soal perlindungan privasi ini.
Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia
Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat perhatian yang cukup besar. Mungkin kita masih ingat dengan diperdengarkannya hasil penyadapan Antasari dengan yang [...]
Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana
Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan juga merupakan hal belum terselesaikan. Persoalan ini dilatarbelakangi belum lengkapnya hukum acara yang mengatur mengenai [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.