Tag "peninjauan kembali"
Back to homepageSurat Edaran MA Terkait PK Satu Kali Dinilai Merampas Hak Narapidana
Insitute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti soal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya satu kali. SEMA tersebut dinilai sebagai bentuk perampasan hak narapidana. “SEMA itu bentuk dari penyerobotan atau mengambil hak dari orang
Read MoreMA Didesak Cabut Surat Edaran soal Pembatasan Peninjauan Kembali
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang pembatasan Peninjauan Kembali. Surat edaran itu dinilai bertentangan dengan konstitusi. “Pemberlakuan SEMA Nomor 7/2014 bertentangan dengan konstitusi. Apabila MA tidak mencabutnya, maka
Read MoreICJR Desak MA Cabut SEMA 7/2014 Tentang PK
Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana telah memantik kontroversi. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menduga bahwa SEMA 7/2014 ini lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan
Read MoreICJR Minta Surat Edaran MA tentang Peninjauan Kembali Dicabut
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2014 tentang Peninjauan Kembali. “Pemberlakuan SEMA Nomor 7/2014 bertentangan dengan Konstitusi. Apabila MA tidak mencabutnya maka ICJR akan mengambil langkah-langkah, sesuai prosedur hukum
Read MorePK Dibatasi, Pemerintah Dituduh Intervensi MA
Sikap Mahkamah Agung (MA) yang membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 34/PUU-XI/ 2013 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7/2014 tentang upaya peninjauan kembali (PK) hanya sekali dilakukan, dianggap bentuk intervensi dari pemerintah. “SEMA ini lahir karena intervensi
Read More
ICJR Minta agar Pemerintah Berhenti Intervensi Mahkamah Agung
Pemberlakuan SEMA No 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) telah memantik kontroversi. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menduga bahwa SEMA 7/2014 ini lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke
Read MoreMA Kukuhkan PK Hanya Sekali
PK berkali-kali menjadi ‘senjata’ menghindari eksekusi. Substansi SEMA ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di penghujung akhir tahun kemarin, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA
Read More
ICJR: Provision on Limitation for Retrial Application under the Supreme Court Circular Letter is not Appropriate
The Supreme Court has contravened the basic legal principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generali” (specific law prevails over general law) in formulating the limitation of retrial (Peninjauan Kembali) application in the Circular Letter. In concluding the 2014, the Supreme
Read MoreICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat
Mengawali tahun baru 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legis Generalis” dalam Pembentukan Surat Edaran MA tentang Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) atau SEMA Pembatasan PK. Penilaian itu dikekluarkan di Jakarta oleh Institute for Criminal Justice
Read MoreMA: PK Pidana Hanya Satu Kali, Putusan MK Tak Dapat Dikesampingkan
Harapan para terpidana mati untuk kembali mengajukan upaya hukum lewat peninjauan kembali kedua kandas. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan, PK untuk perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Padahal, Mahkamah Konstitusi menyatakan, PK bisa lebih
Read More