Latest Post
Memperbaharui Mekanisme Penahanan, Meminimalisir Penyiksaan
Problem penyiksaan terhadap tersangka masih menjadi masalah besar dalam penegakkan hukum di Indonesia. Problem ini tidak begitu saja bisa dihapus hanya karena Negara Republik Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations [...]
Berita Internal
JAKARTA-Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa. Akan tetapi dalam praktiknya Lembaga Praperadilan ini masih banyak kelemahan. Hasil riset yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang dilakukan di 4 (empat) wilayah di Indonesia menunjukkan soal itu, diantaranya mengenai pembatasan waktu persidangan yang secara [...]
JAKARTA—Sidang panel kedua, perkara No. 27/PUU-X/2012, yaitu perkara permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945 telah berlangsung di ruang sidang pleno, lantai 2, Gedung MK pada Kamis. 19 April 2012. Sidang [...]
JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal 28 Maret 2012 pukul 10.23-10.58 WIB. Dengan Nomor Perkara 27/PUU-X/2012, sidang tersebut beragendakan pemeriksaan permohonan. [...]
Jakarta – Problematika klasik yang sampai saat ini masih membelenggu proses pembinaan terhadap tahanan atau narapidana adalah terjadinya overcrowding dan overstaying atau padatnya populasi dalam rumah tahanan (Rutan).Misalnya di Rutan Salemba, yang menampung 2.977 tahanan, padahal kapasitas Rutan tersebut hanya memiliki daya tampung 862 tahanan.Sementara itu, Rutan Cipinang, telah menampung sebanyak 2.695 tahanan yang terdiri [...]
Welcome to ICJR
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR
Our Partner
ICJR Support
www.icjr.or.id | Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0.