Perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
RUU PKS 2017, diserahkan kepada DPD RI, disetujui oleh 70 Anggota DPR, di sini
RUU PKS 2020, hasil penyusunan masyarakat sipil, sebelum masuknya RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021, di sini
RUU PKS 2021, hasil penyusunan Baleg DPR RI untuk pembahasan, di sini
RUU PKS 2021, hasil penyudunan Baleg DPR RI untuk siap menjadi RUU inisiatif DPR di sini
RUU TPKS 2022, resmi menjadi inisiatif DPR yang sudah dikirim kepada pemerintah di sini
RUU TPKS yang disetujui oleh Panja DPR dan Pemerintah (tingkat I), 6 April 2022 di sini
Artikel Terkait
- 09/09/2017 Peta Usulan Fraksi DPR: Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme
- 10/09/2014 ICJR Jalani Sidang Kedua Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi
- 13/12/2023 Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Capres Hadirkan Korban Korban dalam Debat: Jangan Politisasi Korban, Justru Perbaikan Sistem yang harus dikedepankan
- 31/03/2022 Hari ini Pemerintah dan DPR akan Tentukan Soal Mekanisme Restitusi dan Pengaturan Victim Trust Fund dalam RUU TPKS
- 12/01/2022 Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Progress Report : Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS)
Related Articles
Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan
ICJR : Institusi Pengganti Rumah Tahanan Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum Kurang Mendapat Perhatian Serius Sejak adanya UU No
[MEDIA RILIS KOALISI] Kasus Covid-19 Terus Terjadi di Lapas: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Pemasyarakatan Harus Masuk sebagai Kelompok Prioritas Vaksin
Berdasarkan pemberitaan pada 7 Februari 2021, 52 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung terpapar COVID-19. Kondisi
Peluncuran Aplikasi dokumenhukum.id dan lawhub.id
Kedutaan Besar Inggris Jakarta bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meluncurkan dua bantuan hukum untuk komunitas marginal