Strategic Litigation
Back to homepage
ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar di PN Makassar
“Kasus Yusniar tidak memenuhi prinsip delik aduan absolute dan prinsip penyebutan nama” Yusniar, seorang ibu rumah tangga diadili karena status no mention di facebook dan ia didakwa karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bermula dari status Facebook, yang
Read More
Meluruskan Akar Makar: Pendaftaran Permohonan Pengujian Frase “Makar “dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi, Tanggal 16 Desember 2016
KUHP merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak
Read MoreICJR Meminta Menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan Pasal Zina dalam KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pemeriksaan dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Perkara yang dimohonkan sejumlah masyarakat dengan latar belakang berbeda tersebut memohonkan uji materi Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Read More
Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada 12 Juli 2013menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
Read More
Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Pada 2014, naskah rancangan qanun (raqan) kembali didorong ke DPRAceh (DPRA) oleh pemerintah Aceh dan kembali bahas di DPRA yang akhirnya disahkan DPRAh pada 27 September 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatditetapkan efektif berlaku pada 28
Read More
Kebijakan Kemsetneg yang Menutup Akses Kepres Grasi Terpidana Mati Digugat di Komisi Informasi
Kepres Grasi terkait hukuman mati harusnya menjadi informasi publik yang terbuka, ICJR kecewa atas kebijakan Kementerian Sekretariat Negara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) akhirnya secara resmi mengajukan gugatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas penolakan pemberian Salinan Keputusan Presiden tentang
Read MorePengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
Read More
Menolak Intervensi DPR dalam Penyidikan Tindak Pidana Bagi Anggota DPR
Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang diundangkan pada 2014 telah
Read More
Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi
Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia digemparkan dengan operasi tangkap
Read More
Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali
Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Hari ini, Jumat, 17
Read More
